Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan telah memerintahkan militer negara tersebut untuk memperluas kendali operasional hingga mencakup 70 persen wilayah Jalur Gaza dalam sebuah konferensi di permukiman Tepi Barat pada Kamis, 28 Mei 2026.
Langkah sepihak ini dinilai berbagai pihak melanggar ketentuan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada Oktober 2025 lalu. Berdasarkan kesepakatan awal tersebut, pasukan Israel seharusnya menarik diri ke garis demarkasi atau "garis kuning" yang membatasi kendali Israel hanya sebesar 53 persen wilayah.
Namun, data internal Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan militer Israel secara bertahap terus merangsek ke barat. Pada akhir April, peta yang didistribusikan kepada lembaga bantuan internasional menunjukkan Israel telah menguasai sekitar 64 persen wilayah Gaza.
Ekspansi militer ini memicu kekhawatiran besar karena berpotensi memaksa sekitar 2,2 juta warga Palestina berdesakan di sepertiga wilayah Gaza yang tersisa. Wilayah tersebut saat ini sudah menjadi salah satu tempat paling padat di dunia dengan kondisi kemanusiaan yang sangat mengerikan.
"We are currently squeezing Hamas; we now control 60% of the territory of the Strip - you know this. We were at 50, we moved to 60. My directive is to move to," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ketika Netanyahu menjeda kalimatnya, seseorang di antara kerumunan penonton meneriakkan angka 100.
"Let's go step by step. First of all, 70. Let's start with that. We're pressing them from all sides, we'll deal with the remnants." lanjut Netanyahu.
Rencana perluasan wilayah pendudukan tersebut didukung oleh jajaran menteri sayap kanan Israel. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan komitmen pemerintah untuk melenyapkan seluruh kepemimpinan kelompok bersenjata Palestina.
"We pledged to eliminate everyone who led the October 7 massacre" tulis Menteri Pertahanan Israel Israel Katz di media sosial X.
Katz juga menambahkan bahwa kelompok perlawanan tersebut tidak akan diizinkan memegang kendali pemerintahan di masa depan.
"We pledged that Hamas will not rule Gaza civilly or militarily," lanjut Katz.
Pemerintah Israel juga dilaporkan tengah menyiapkan program migrasi bagi penduduk asli keluar dari wilayah pesisir tersebut.
"plan for voluntary emigration from Gaza" kata Katz yang menambahkan bahwa program tersebut akan diimplementasikan pada waktu dan cara yang tepat.
Di sisi lain, otoritas pemantau perdamaian menyatakan keprihatinan mendalam atas mandeknya implementasi perjanjian damai. Perwakilan Tinggi Dewan Keamanan PBB Nickolay Mladenov memperingatkan risiko pembagian wilayah secara permanen.
"into a fence or wall, a permanent separation of Gaza." ujar Nickolay Mladenov.
Mladenov juga menyoroti situasi di lapangan yang masih diwarnai pertumpahan darah akibat operasi udara yang terus diluncurkan Israel.
"civilians are still being killed" tutur Mladenov.
Ia menambahkan bahwa situasi psikologis warga sipil di dalam wilayah konflik tersebut berada dalam kondisi yang sangat rentan.
"families live in fear" pungkas Mladenov.
Sementara itu, militer Israel terus meningkatkan intensitas serangan udara di Gaza dengan target para petinggi militer Hamas. Pada akhir Mei 2026, serangan udara Israel di Kota Gaza dilaporkan menewaskan Mohammed Odeh yang merupakan kepala sayap militer Hamas yang baru terpilih, bersama istri dan dua anak laki-lakinya.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan bahwa sejak gencatan senjata Oktober 2025 berlaku, lebih dari 738 hingga 900 warga Palestina tewas akibat serangan yang terus berjalan. Secara akumulatif sejak awal perang pada 2023, korban tewas di Gaza telah mencapai 72.742 jiwa dan 172.565 lainnya luka-luka.
