Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah agar memberikan jaminan layanan kesehatan komprehensif bagi puluhan korban pencabulan di pondok pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Permintaan tersebut disampaikan Netty dalam keterangan media pada Kamis (7/5/2026) sebagai bentuk respons atas darurat kekerasan seksual di wilayah tersebut.
Dilansir dari Nasional, Netty menegaskan bahwa penanganan terhadap para korban tidak boleh hanya terpaku pada ranah hukum pidana. Ia menitikberatkan pada pentingnya akses medis yang mudah dan berkelanjutan bagi kelompok rentan yang terdampak dalam kasus ini.
"Fokus utama kita tidak boleh berhenti pada proses hukum, tetapi harus memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, baik fisik maupun mental, secara layak dan berkelanjutan," kata Netty, Anggota Komisi IX DPR RI.
Legislator tersebut menjelaskan bahwa korban membutuhkan pendekatan layanan kesehatan yang sensitif serta berperspektif korban dalam setiap tahapan pemeriksaan. Ia secara khusus meminta Kementerian Kesehatan memastikan rumah sakit daerah menggratiskan biaya visum dan pemeriksaan fisik lainnya tanpa membebani keluarga korban.
"Proses medis seperti visum tidak boleh menjadi hambatan bagi korban. Negara harus memastikan akses layanan ini mudah, cepat, dan berpihak pada korban," ucap Netty, Politikus PKS.
Kondisi kesehatan jiwa puluhan korban juga menjadi perhatian utama mengingat trauma kekerasan seksual memerlukan penanganan jangka panjang. Netty menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori darurat yang memerlukan intervensi tenaga profesional secara masif.
"Trauma akibat kekerasan seksual tidak selesai dalam satu-dua kali pendampingan. Harus ada layanan psikologis yang berkelanjutan hingga korban benar-benar pulih," ujar Netty, Anggota Komisi IX DPR RI.
Guna merealisasikan hal tersebut, ia mendorong Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan mengerahkan psikolog klinis untuk pendampingan intensif. Selain itu, pemantauan terhadap kesehatan reproduksi korban juga harus dilakukan untuk mencegah dampak fisik jangka panjang yang merugikan.
"Korban harus merasa aman ketika datang ke fasilitas kesehatan, bukan justru mengalami tekanan atau stigma. Ini penting untuk memastikan mereka berani melapor dan mendapatkan penanganan," ungkap Netty, Politikus PKS.
Pemerintah diharapkan hadir secara utuh untuk memulihkan kondisi para korban agar mereka mampu melanjutkan kehidupan di masa depan. Layanan kesehatan yang berpihak pada korban dianggap sebagai fondasi utama dalam proses rehabilitasi jangka panjang.
"Pemulihan korban adalah tanggung jawab negara. Layanan kesehatan yang berpihak pada korban adalah kunci agar mereka bisa bangkit dan melanjutkan hidup," kata Netty, Anggota Komisi IX DPR RI.
