Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memperingatkan bahwa krisis industri media nasional kini menjadi ancaman nyata bagi kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital di Jakarta Pusat pada Rabu (13/05/2026). Masalah ini muncul akibat pergeseran belanja iklan ke platform global serta perubahan pola distribusi informasi yang sangat drastis.
Nezar menyatakan bahwa disrupsi teknologi telah mengubah total struktur industri media dari level lokal hingga global. Ia menyoroti fenomena kemudahan mendirikan media baru yang seringkali tidak dibarengi dengan strategi bisnis berkelanjutan untuk menghadapi dominasi platform digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI).
"Saat ini membuat media itu mudah, yang susah itu jualnya. Sekarang semua orang bisa bikin media, tapi apakah bisa bertahan dan sustainable? Itu tantangannya," kata Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Tekanan ekonomi ini juga dirasakan oleh media arus utama yang memiliki infrastruktur besar. Nezar mengungkapkan data dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang menunjukkan fitur AI pada mesin pencari telah menyebabkan penurunan trafik media secara signifikan.
"Ada media yang biasanya memperoleh puluhan juta page views per hari, sekarang turun sampai hampir sepuluh kali lipat. Ketika traffic turun, revenue juga turun. Akibatnya perusahaan harus mengendalikan biaya dan akhirnya terjadi PHK," ujar Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Kondisi industri media yang melemah ini dikhawatirkan dapat membuka celah bagi penyebaran informasi manipulatif dan disinformasi. Nezar menekankan bahwa integritas informasi menjadi taruhan utama jika ekosistem media kredibel tidak segera dipulihkan dari keterpurukan ekonomi.
"Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan," tegas Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah menerbitkan Perpres Publisher Rights untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital. Upaya ini bertujuan agar media memiliki posisi tawar yang setara dalam ekosistem distribusi konten.
"Pemerintah sudah mencoba mengusahakan agar relasi dengan platform lebih fair dengan membuat Perpres Publisher Rights, supaya media punya posisi yang lebih setara ketika berbicara dengan platform," tutur Nezar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, laporan dari siaran-berita.com mencatat adanya pergeseran struktural menuju era narasi terdistribusi. Dalam fase ini, satu peristiwa dapat memiliki ribuan interpretasi otomatis yang dihasilkan oleh algoritma berdasarkan preferensi pengguna, sehingga peran media sebagai pusat verifikasi tunggal mulai terdegradasi menjadi sekadar pengelola kemungkinan informasi.
