Otorita Ibu Kota Nusantara tetap melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan pemerintahan di Kalimantan Timur secara konsisten sesuai tahapan pemerintah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026.
Langkah penataan kawasan baru tersebut dipastikan tidak terganggu oleh dinamika hukum yang menetapkan Provinsi DKI Jakarta secara hukum tetap memegang status sebagai Ibu Kota Negara Indonesia sebelum keputusan presiden diterbitkan. Kepastian ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada sidang Selasa (12/5).
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik yang juga Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw menyatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Pihak otoritas menilai dinamika hukum tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi demi penguatan negara hukum. Jalannya pembangunan fisik di lapangan diklaim menunjukkan progres positif yang nyata di tengah perdebatan regulasi.
Lebih lanjut, Troy mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap menjaga optimisme terhadap proyek strategis nasional ini.
Kestabilan dan kepercayaan dari publik dianggap sebagai faktor krusial untuk merealisasikan visi besar Ibu Kota Nusantara. Proyek ini diposisikan sebagai simbol kemajuan dan daya saing bangsa di masa depan.
Gugatan hukum sebelumnya diajukan oleh seorang dokter bernama Zulkifli karena menilai adanya disharmoni antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan Undang-Undang IKN. Kondisi regulasi yang berjalan bersamaan tersebut dianggap sempat memicu kekosongan status konstitusional ibu kota secara struktural.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan status hukum Jakarta sebagai ibu kota negara terikat pada mekanisme "pemicu" yang bersifat berurutan.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kekhawatiran pemohon tidak beralasan karena aturan pemindahan baru berlaku saat instrumen hukum final diteken. Aturan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tidak dapat berdiri sendiri dan harus disinkronkan dengan berlakunya keputusan presiden.
