Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha menekankan bahwa kebijakan pemblokiran situs bukan merupakan solusi jitu untuk menghapus praktik judi online di tanah air. Pernyataan ini muncul menyusul penggerebekan markas jaringan internasional di Jakarta Barat oleh pihak kepolisian pada Sabtu (9/5/2026).
Dilansir dari Megapolitan, Pratama menilai karakteristik sistem digital memungkinkan jaringan ilegal ini untuk memulihkan operasional mereka dengan sangat cepat. Kurangnya pengawasan di tengah populasi pengguna internet yang masif disinyalir menjadi celah utama pertumbuhan kembali ekosistem tersebut.
"Karena pengawasan di Indonesia masih kurang. Pengguna internet di Indonesia juga sangat besar. Sehingga kalau judi online ini tidak segera diberantas sampai akar-akarnya, pasti akan tumbuh lagi," kata Pratama, pakar keamanan siber.
Kemampuan teknis jaringan ini dalam menggandakan infrastruktur digital mereka menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Pratama mengungkapkan bahwa proses kloning sistem dapat dilakukan dalam hitungan jam setelah penindakan fisik dilakukan di lapangan.
"Misalnya sekarang digerebek, mereka hanya butuh waktu dua atau tiga jam untuk cloning sistem yang sudah digerebek tadi," ujarnya.
Efektivitas pemblokiran domain juga diragukan karena pertumbuhan situs baru seringkali jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan penindakan administratif. Pratama mendorong pemerintah untuk beralih fokus pada identifikasi figur sentral yang mengendalikan seluruh operasi.
"Termasuk soal blokir-blokiran. Sekarang diblokir sejuta, nanti malam muncul dua juta lagi. Jadi memang harus dicari siapa aktor di ujungnya," kata dia.
Penelusuran aliran dana dan keterlibatan pihak pendukung, termasuk penyedia rekening domestik, dianggap jauh lebih krusial. Menurutnya, mustahil bagi jaringan besar untuk beroperasi tanpa memanfaatkan infrastruktur perbankan di Indonesia.
"Siapa yang menjadi backing, siapa yang menyediakan rekening. Tidak mungkin mereka menggunakan rekening luar negeri semua, pasti ada rekening Indonesia," ujarnya.
Sektor perbankan diharapkan lebih proaktif dalam mendeteksi anomali transaksi yang memiliki karakteristik khas deposit aktivitas ilegal tersebut. Pratama menyoroti adanya pola transaksi kecil dan berulang yang seharusnya mudah tertangkap oleh sistem pemantauan bank.
"Kenapa bank diam saja? Padahal bank sebenarnya bisa mendeteksi rekening yang digunakan untuk deposit judi online karena polanya jelas," kata Pratama.
Dari sisi teknis infrastruktur, ribuan domain yang beredar di masyarakat diklaim sebenarnya hanya bermuara pada segelintir server utama saja. Fokus pemutusan akses seharusnya diarahkan pada pusat data tersebut untuk memberikan dampak yang signifikan.
"Dari jutaan website judi online yang diblokir, itu sebenarnya masuknya hanya ke lima atau enam server utama saja," ujarnya.
Pembatasan akses pada level server inti dinilai akan jauh lebih berdampak dibandingkan sekadar memutus tautan login situs yang mudah berganti nama. Pratama menegaskan bahwa otoritas terkait memiliki kemampuan teknis untuk melakukan tindakan tegas tersebut.
"Kita punya kemampuan untuk melakukan pembatasan akses. Jadi yang dibatasi bukan sekadar login situsnya, tapi server utamanya," kata dia.
Pengejaran terhadap pelaku di level operasional bawah dianggap tidak akan memberikan efek jera yang permanen. Struktur organisasi yang berlapis mengharuskan penindakan menyentuh level bandar utama agar mata rantai bisnis ini benar-benar terputus.
"Kalau yang ditangkap hanya level bawah, ya nanti jalan lagi," ujarnya.
Penangkapan 321 warga negara asing (WNA) di Jalan Hayam Wuruk sebelumnya menjadi bukti nyata masifnya operasional lintas negara. Dalam operasi tersebut, polisi menetapkan 275 tersangka dan menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1,9 miliar beserta puluhan domain situs.
