Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dihapus hingga menyentuh angka nol persen. Gagasan tersebut disampaikan pada Senin (11/5/2026) sebagai upaya menjaga keadilan konversi suara sah nasional menjadi kursi di DPR RI.
Dilansir dari Nasional, penghapusan batas minimal perolehan suara dianggap sebagai langkah ideal untuk meminimalisir hilangnya suara rakyat. Viva Yoga menilai sistem yang ada saat ini justru berisiko menurunkan nilai representasi dalam hasil pemilihan umum.
"Idealnya parliamentary threshold ya 0 persen," kata Viva kepada Kompas.com, Senin (11/5/2026).
Sebagai alternatif dari angka nol persen, PAN menawarkan skema penyesuaian ambang batas dengan jumlah alat kelengkapan dewan (AKD). Penataan ini bertujuan agar setiap fraksi di DPR setidaknya memiliki jumlah anggota yang cukup untuk mengisi seluruh komisi yang tersedia.
"Bahwa fraksi DPR RI minimal sejumlah komisi, atau sebanyak 13 kursi. Hal ini berlaku fraksional threshold seperti di DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," kata Viva.
Politisi PAN tersebut memberikan penegasan bahwa peningkatan ambang batas parlemen hanya akan memperlebar jarak antara jumlah suara sah dengan keterwakilan di kursi legislatif. Hal ini dipandang merugikan partai-partai yang gagal menembus batas tertentu meski memiliki dukungan massa.
"Semakin tinggi ambang batas membuat pemilu menjadi disproporsional dan memiliki nilai representasi yang rendah," kata Viva.
Lebih lanjut, ia menepis anggapan bahwa tingginya ambang batas diperlukan untuk mencegah fragmentasi politik atau penyederhanaan partai. Viva berpendapat bahwa keberagaman partai di parlemen justru menjadi instrumen penting dalam mengelola dinamika sosial dan mencegah konflik di akar rumput.
