Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi menetapkan jadwal penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang akan berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus 2026. Keputusan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026).
"Insya Allah Muktamar NU akan direncanakan, dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus tahun 2026," ujar Saifullah, Sekretaris Jenderal PBNU.
Hingga saat ini, penetapan lokasi Muktamar ke-35 masih dalam proses pertimbangan, sementara persiapan teknis terus dimatangkan oleh pihak panitia. Dilansir dari Nasional, aspek teknis tersebut meliputi penyusunan materi pembahasan serta proses verifikasi terhadap peserta yang memiliki hak suara sah dalam forum tertinggi organisasi tersebut.
Sebelum memasuki agenda utama Muktamar, organisasi berbasis massa Islam terbesar di Indonesia ini dijadwalkan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) pada Juni mendatang.
"Yang pertama sebelum Muktamar nanti akan ada Munas Alim Ulama dan Konbes yang akan dilaksanakan pada bulan Juni," tutur Saifullah, Sekretaris Jenderal PBNU.
Poin-poin penting yang dihasilkan dalam Munas dan Konbes tersebut nantinya akan diintegrasikan menjadi materi utama dalam pelaksanaan Muktamar ke-35. Selain itu, PBNU sedang berupaya merapikan administrasi internal organisasi pasca terjadinya dinamika di beberapa wilayah dan cabang.
"Kami juga terus bekerja dalam rangka untuk menuntaskan seluruh SK-SK untuk wilayah cabang yang kemarin tertunda karena adanya dinamika internal organisasi," ujar Saifullah, Sekretaris Jenderal PBNU.
Saifullah memastikan bahwa pengurusan Surat Keputusan (SK) untuk tingkat Pengurus Wilayah (PWNU) maupun Pengurus Cabang (PCNU) tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga menepis anggapan adanya hambatan dalam proses penandatanganan dokumen administrasi tersebut.
"Jangan ada yang percaya berita-berita bahwa SK tidak ditandatangani. Semua SK ditandatangani setelah melalui penelitian, penelaahan, dan dinyatakan memenuhi syarat," ujar Saifullah, Sekretaris Jenderal PBNU.
Pihak PBNU mengimbau seluruh jajaran pengurus di berbagai daerah untuk tetap fokus pada persiapan agenda besar ini tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang tidak valid. Saifullah menegaskan kembali komitmennya dalam menjalankan tugas administratif organisasi sesuai prosedur.
"Kalau saya dinyatakan tidak mau tanda tangan itu kabar yang tidak benar, menyesatkan, karena semua SK ditandatangani dengan proses yang cukup jelas," ucap Saifullah, Sekretaris Jenderal PBNU.
