Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan standar infrastruktur sebagai indikator utama dalam menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar Ke-35. Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam acara Gaspol Kompas.com pada Kamis (7/5/2026).
Kapasitas sarana pendukung menjadi prioritas karena estimasi jumlah peserta yang akan hadir sangat besar. Dilansir dari Nasional, jumlah delegasi resmi diprediksi mencapai ribuan orang, belum termasuk para simpatisan yang biasanya turut meramaikan agenda besar tersebut.
"Pertama tentu yang jadi ukuran adalah kesiapan infrastruktur," kata Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU.
Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muktamar, menjelaskan bahwa fasilitas fisik harus mampu menampung lonjakan massa. Selain infrastruktur bangunan, akses transportasi menuju lokasi juga menjadi variabel penentu dalam rapat pleno organisasi.
"Belum lagi partisipan-partisipan," kata Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU.
Faktor jangkauan wilayah menjadi pertimbangan kedua agar tidak menyulitkan mobilitas peserta dari berbagai penjuru daerah. Kriteria ini dinilai krusial mengingat durasi persiapan yang tersedia hanya tersisa kurang dari tiga bulan sebelum waktu pelaksanaan yang telah disepakati.
Berdasarkan hasil rapat gabungan internal, Muktamar Ke-35 dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025. Gus Ipul optimistis panitia dapat menyelesaikan seluruh tahapan persiapan meski dalam rentang waktu yang relatif singkat.
"Ada NTB, ada juga Sumatera Barat, ada Jakarta, dan ada juga di Jawa Timur," ucap Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU.
Beberapa daerah tersebut telah mengajukan usulan resmi untuk bertindak sebagai tuan rumah. Saat ini, PBNU sedang melakukan verifikasi lapangan guna memastikan wilayah mana yang paling sesuai dengan kriteria teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.
