PDI Perjuangan mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera memindahkan aktivitas kerjanya secara fisik ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Selasa (20/5/2026). Langkah tersebut dituntut demi mengoptimalkan penggunaan Istana Wakil Presiden yang telah rampung sekaligus menekan pemborosan anggaran pemeliharaan gedung kenegaraan yang kosong.
Desakan dari internal partai berlambang banteng moncong putih ini mencuat menyusul laporan kesiapan fasilitas di ibu kota baru yang dinilai sudah memadai. Penagihan janji ini merupakan kelanjutan dari usulan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengenai urgensi pemindahan aktivitas pejabat negara karena puluhan staf kedeputian telah dikirim sejak dua mois sebelumnya.
Politisi PDIP Guntur Romli mempertanyakan keseriusan sang Wakil Presiden dalam merealisasikan pusat administrasi pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur. Pihaknya juga menyanggah tuduhan dari Partai Solidaritas Indonesia yang menganggap desakan ini sarat akan kepentingan politik terselubung.
"What apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" ujar Guntur Romli, Politisi PDIP.
Guntur menegaskan bahwa penyikapan ini murni berdasar pada pertimbangan efisiensi penggunaan keuangan negara untuk merawat fasilitas yang sudah selesai dibangun. Keterlambatan perpindahan ini memicu kritik tajam mengenai konsistensi pemerintah.
"Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai," ujar Guntur Romli, Politisi PDIP.
Penundaan keberangkatan sang Wakil Presiden ke Kalimantan Timur dianggap memicu keraguan publik terhadap komitmen pemerintah dalam percepatan proyek ibu kota baru. Guntur memberikan kritik singkat mengenai konsistensi sikap dari pucuk pimpinan nasional tersebut.
"Sen kiri belok kanan," ujar Guntur Romli, Politisi PDIP.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyoroti konsekuensi finansial serta implikasi anggaran dari proyek pembangunan yang telah selesai namun belum difungsikan secara optimal. Biaya perawatan rutin infrastruktur yang telah berdiri terus menyedot dana di tengah situasi ekonomi nasional yang kurang menguntungkan.
"Ya itu yang menjadi masalah memang, because proyek pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana kan setiap bulan, setiap hari membutuhkan maintenance. Dan itu uang dari mana? Ya negara juga yang kasih keluar," ujar Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatan PDIP.
Guna menghindari kerugian negara yang lebih besar akibat gedung yang menganggur, Watubun mendesak agar para menteri kabinet dan Wakil Presiden segera menempati fasilitas negara yang siap pakai. Kehadiran para pejabat tinggi dinilai menjadi indikator utama kepastian kelanjutan proyek IKN.
"Nah itu yang mestinya kan katanya menteri ada yang harus berpindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana (IKN) kan supaya ada manfaatnya, daripada berapa tahun ke depan, sudah satu tahun lebih ya. Kalau begitu kan itu semua gedung itu kan harus membutuhkan biaya perawatan rutin," ujar Komarudin Watubun, Ketua Dewan Kehormatan PDIP.
