Tingginya beban pemeliharaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu desakan dari PDI Perjuangan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di Kalimantan Timur pada Selasa (20/5/2026).
Langkah penempatan fasilitas yang telah rampung dinilai krusial guna menekan pemborosan anggaran negara untuk perawatan rutin gedung-gedung kosong. Kesiapan Istana Wakil Presiden menjadi alasan utama tuntutan pemindahan aktivitas administrasi ini.
Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyoroti konsekuensi finansial dari proyek pembangunan yang telah selesai namun belum difungsikan secara optimal di ibu kota baru tersebut.
"Ya itu yang menjadi masalah memang, because proyek pembangunan infrastruktur yang sudah terjadi di sana kan setiap bulan, setiap hari membutuhkan maintenance. Dan itu uang dari mana? Ya negara juga yang kasih keluar," ujar Komarudin Watubun.
Guna mengantisipasi kerugian negara yang lebih besar, para pejabat tinggi negara diminta untuk segera menempati fasilitas yang sudah berdiri di Kaltim.
"Nah itu yang mestinya kan katanya menteri ada yang harus berpindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana (IKN) kan supaya ada manfaatnya, daripada berapa tahun ke depan, sudah satu tahun lebih ya. Kalau begitu kan itu semua gedung itu kan harus membutuhkan biaya perawatan rutin," kata Komarudin Watubun.
Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli memperkuat desakan tersebut dengan mempertanyakan realisasi janji sang Wakil Presiden yang hingga kini belum berkantor di IKN meski puluhan stafnya sudah dikirim lebih dulu.
"What apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" ujar Guntur Romli sebagaimana dilansir dari Detikcom.
Penagihan janji ini disebut murni sebagai bentuk pengawasan efisiensi anggaran, sekaligus membantah tudingan adanya tendensi politik negatif dari partai lain.
"Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai," kata Guntur Romli.
Keterlambatan perpindahan ini memicu kritik tajam mengenai konsistensi dan keseriusan pemerintah dalam pemindahan pusat administrasi negara.
"Sen kiri belok kanan," ujar Guntur Romli.
