Dinamika politik nasional dihangatkan oleh desakan dari politisi PDI Perjuangan Guntur Romli yang menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara pada Selasa, 20 Mei 2026.
Langkah penegasan ini diambil oleh pihak PDIP guna merespons sekaligus menanggapi balik kritik tajam dari Ketua DPP PSI Bestari Barus terkait usulan Dewan Kehormatan PDIP sebelumnya.
Guntur Romli menjelaskan bahwa usulan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun murni bertujuan untuk mengingatkan komitmen awal yang pernah diutarakan oleh Gibran sendiri kepada publik.
"Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" kata Guntur Romli saat dihubungi pada Selasa, 20 Mei 2026.
Politisi PDIP tersebut menilai sang Wakil Presiden belum merealisasikan komitmennya mengenai kepindahan kantor ke ibu kota baru dan menyindir sikap tersebut dengan sebuah peribahasa.
"Sen kiri belok kanan," imbuh Guntur Romli.
Menurut Guntur Romli, penempatan kantor di IKN sangat beralasan demi efisiensi anggaran negara yang telah digelontorkan, sekaligus membantah adanya maksud negatif atau tendensi buruk dari internal partainya.
"Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai," ujar Guntur Romli.
Di sisi lain, kritik dari pihak PSI bermula ketika Bestari Barus menilai usulan dari kader PDIP tersebut terlalu sempit dan tidak mencerminkan pemahaman yang utuh mengenai sistem hierarki pemerintahan.
"Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP. Katanya partai gede tapi usulannya nanggung gitu," kata Bestari Barus kepada wartawan pada Senin, 18 Mei 2026.
Bestari Barus berpendapat bahwa narasi pemindahan aktivitas kerja ke IKN seharusnya tidak disasarkan secara personal kepada sosok Gibran karena posisi Wakil Presiden merupakan satu kesatuan yang bekerja sesuai perintah Presiden.
"Ya dia harusnya ngomongnya, ya semua kita pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran. Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden. Kok PDIP kadernya begituan nggak paham gitu, kenapa ya? Ha-ha-ha," ujar Bestari Barus.
Pihak PSI juga mengklaim bahwa persoalan mengenai rencana berkantor di lokasi ibu kota baru sebenarnya sudah pernah diklarifikasi langsung oleh Gibran sebelumnya, namun terus diulang oleh PDIP.
"Masa kader PDIP segituan, kelas segitu nggak paham sih? Mengulang-ulang, mengulang-ulang gitu ya. Sudah dijawab beberapa kali oleh Pak Gibran sebagai Wapres juga nggak mudeng-mudeng gitu," sambung Bestari Barus dilansir dari Detikcom.
