Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez membela keputusan negaranya untuk tidak berpartisipasi dalam kontes menyanyi Eurovision 2026 pada Jumat (15/5/2026). Langkah boikot tersebut diambil sebagai respons atas tindakan genosida Israel di Gaza serta serangan yang terjadi di Lebanon.
Sikap penolakan ini diambil demi menjaga konsistensi negara dalam menegakkan hukum internasional dan hak asasi manusia melalui jalur kebudayaan. Berdasarkan laporan dari Kompas, kebijakan ini juga didukung oleh sejumlah negara lain seperti Irlandia, Islandia, Belanda, dan Slovenia yang turut memboikot acara tersebut.
Melalui pesan video di media sosial X, Sanchez menyampaikan bahwa langkah yang diambil pemerintah Spanyol merupakan bentuk nyata dalam melawan ketidakadilan di ranah global.
"Itulah mengapa Spanyol tidak berpartisipasi di Kontes Eurovision, karena komitmen kami terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional juga diekspresikan melalui kebudayaan," kata Sanchez, sebagaimana dikutip Anadolu.
Pemerintah Spanyol kemudian membandingkan situasi ini dengan sanksi yang diterima Rusia saat melakukan invasi ke Ukraina pada tahun 2022. Sanchez menilai pengusiran Rusia dari kompetisi serupa harus diterapkan secara adil terhadap Israel tanpa adanya standar ganda.
"Ketika Rusia menginvasi Ukraina, mereka dilarang mengikuti kontes dan Spanyol mendukung keputusan itu. Prinsip-prinsip ini juga harus berlaku ketika kita membicarakan Israel. Tidak boleh ada standar ganda," kata Sanchez.
Ia menambahkan bahwa esensi utama dari penyelenggaraan Eurovision adalah untuk menyebarkan misi perdamaian dunia. Oleh karena itu, seluruh negara peserta dinilai tidak sepatutnya berdiam diri melihat konflik bersenjata ilegal yang memakan banyak korban jiwa.
"Kita tidak boleh abai dengan apa yang terus terjadi di Gaza dan Lebanon. Ini masalah konsistensi, tanggung jawab, dan kemanusiaan," kata Sanchez.
Eurovision 2026 sendiri berlangsung di Wina, Austria, mulai tanggal 12 hingga 16 Mei 2026. Kompetisi tingkat internasional tersebut secara keseluruhan diikuti oleh perwakilan dari 35 negara.
