Dewan Perwakilan Rakyat Filipina menyetujui pasal-pasal pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte melalui pemungutan suara pleno pada Senin (11/5/2026). Langkah hukum ini secara resmi mendorong proses pemberhentian putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut ke tingkat persidangan Senat.
Hasil pemungutan suara menunjukkan dukungan masif dengan 255 anggota parlemen menyatakan setuju, sementara hanya 26 suara menolak dan sembilan lainnya memilih abstain. Keputusan ini diambil berdasarkan tuduhan pelanggaran berat yang mencakup praktik gratifikasi, korupsi, penyuapan, hingga dugaan rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Berdasarkan laporan AFP, pasal pemakzulan tersebut juga menyoroti penyalahgunaan dana publik, kepemilikan aset yang tidak dapat dijelaskan, serta ancaman terhadap keselamatan keluarga presiden. Tuduhan rencana pembunuhan muncul setelah pernyataan Sara Duterte dalam sebuah konferensi pers yang mengklaim telah menyewa pembunuh bayaran untuk menyasar Marcos Jr jika dirinya dibunuh terlebih dahulu.
Anggota parlemen Filipina, Bienvenido Abante, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pejabat publik. Ia menegaskan bahwa proses ini melampaui kepentingan politik menjelang pemilu mendatang.
"Ini bukan lagi hanya tentang politik. Ini tentang hati nurani, kewajiban, dan masa depan bangsa kita," kata Bienvenido Abante, Anggota Parlemen Filipina.
Abante menambahkan bahwa tindakan parlemen bertujuan untuk memperkuat prinsip kesetaraan di mata hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ia meyakini langkah ini krusial demi menjaga integritas institusi pemerintahan.
"Ini bukan tentang tahun 2028, ini bukan tentang aliansi politik, ini tentang apakah kita masih percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum," tegas Bienvenido Abante, Anggota Parlemen Filipina.
Merespons putusan tersebut, pihak pembela meyakini bahwa segala tuduhan yang dialamatkan kepada Wakil Presiden tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Mereka menyatakan kesiapan untuk menghadapi proses hukum lanjutan di tingkat yang lebih tinggi.
"Kami sepenuhnya siap untuk membela Wakil Presiden di hadapan Senat yang bertindak sebagai Pengadilan Pemakzulan," tegas penasihat hukum Sara Duterte dalam sebuah pernyataan.
Konstitusi Filipina menetapkan bahwa jika Senat menjatuhkan vonis bersalah, Sara Duterte akan kehilangan jabatannya dan dilarang mencalonkan diri dalam jabatan publik seumur hidup. Hal ini sekaligus dapat menghentikan peluangnya untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2028.
