Dewan Perwakilan Rakyat Filipina resmi memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte pada Selasa (12/5/2026) atas tuduhan serius yang mencakup dugaan korupsi, penyalahgunaan dana publik, serta ancaman pembunuhan. Langkah hukum ini mempertegas keretakan hubungan antara sang Wakil Presiden dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr menjelang Pemilu 2028.
Keputusan tersebut diambil melalui suara mayoritas anggota parlemen yang didominasi oleh sekutu politik Presiden Marcos Jr. Sebagaimana dilansir dari Suara, perselisihan antara dua klan politik paling berpengaruh di Manila ini telah mengubah status Sara Duterte dari mitra koalisi pemenang Pemilu 2022 menjadi lawan politik utama.
Proses hukum terhadap putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut kini akan berlanjut ke persidangan di tingkat Senat. Apabila Senat memutuskan bersalah, Sara Duterte terancam kehilangan jabatannya saat ini dan mendapat sanksi larangan menduduki jabatan publik seumur hidup di Filipina.
Salah satu poin krusial dalam pemakzulan ini adalah pernyataan Sara dalam sebuah konferensi pers daring yang dinilai mengancam keselamatan Presiden Marcos Jr, Ibu Negara Louise Araneta-Marcos, dan Martin Romualdez. Selain itu, ia dituduh terlibat praktik penyuapan serta penyalahgunaan anggaran saat menjabat sebagai Wakil Presiden dan Menteri Pendidikan.
Pihak Sara Duterte secara tegas menepis seluruh dakwaan yang diarahkan kepadanya selama proses di parlemen. Tim kuasa hukumnya menekankan bahwa seluruh tuduhan tersebut belum terbukti secara hukum dan menuntut proses pembuktian yang adil sesuai konstitusi.
Nasib politik Sara Duterte kini sepenuhnya bergantung pada hasil persidangan di Senat yang akan menentukan kelanjutan kariernya. Drama politik ini diperkirakan akan terus memanas mengingat pengaruh besar keluarga Duterte di panggung politik nasional Filipina.
