Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merencanakan pembangunan flyover dan underpass pada pelintasan sebidang kereta api di berbagai wilayah Indonesia guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Penegasan ini disampaikan Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/05/2026) sebagai respon atas isu keselamatan publik.
Berdasarkan data kementerian yang dilansir dari Kompas, saat ini tercatat sekitar 2.000 titik pelintasan sebidang di seluruh tanah air. Penanganan ribuan titik tersebut terbagi dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
"Nasional itu sekitar 186-an. Dan sebagian sudah kami kerjakan, tinggal 130-an yang belum kami kerjakan," ujar Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Realisasi proyek fisik ini bakal dikerjakan secara bertahap oleh pemerintah. Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara serta kemajuan proses pengadaan lahan di masing-masing daerah.
Kendala utama pembangunan infrastruktur ini terletak pada aspek pembebasan lahan, seperti yang terjadi pada proyek flyover di Bekasi Timur. Dody menjelaskan bahwa lokasi pelintasan sebidang umumnya berada di area bernilai ekonomi tinggi sehingga membutuhkan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
"Lahan itu kewajibannya pemda, nanti kami bisa diskusi dengan pemda. Karena pelintasan sebidang itu rata-rata lahan prime, mahal banget pasti," kata Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Kementerian tidak hanya terpaku pada pembangunan jembatan layang dalam menangani persoalan ini. Penentuan jenis konstruksi, apakah berupa flyover atau jalan bawah tanah, akan disesuaikan kembali dengan karakteristik lapangan serta ketersediaan ruang di lokasi proyek.
"Mostly paling gampang flyover. Kalau underpass agak susah. Tapi belum tentu flyover semua, tergantung kondisi tempat dan kesiapan lahannya," ujar Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Guna membiayai program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun yang bersifat umum atau blanket. Kebijakan pendanaan ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto pasca-insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.
Dody menekankan bahwa alokasi dana tersebut hanya akan dikucurkan untuk titik-titik yang secara teknis dan administratif telah siap dieksekusi.
"Kalau lahannya sudah siap, desain siap, baru kami minta," kata Dody, Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Koordinasi lintas sektoral akan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan untuk menetapkan skala prioritas pembangunan. Pemerintah berkomitmen mempercepat pengerjaan pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki tingkat risiko kecelakaan paling tinggi.
