Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merencanakan pembangunan kawasan kota baru seluas lima hektar di Kabupaten Tangerang sebagai area hunian dan rumah susun subsidi pada Rabu (13/5/2026). Proyek strategis ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian guna menyediakan tempat tinggal bagi berbagai lapisan masyarakat.
Penyediaan lahan seluas 4,5 hingga 5 hektar tersebut telah dipersiapkan oleh Menteri Hukum dan saat ini sedang memasuki tahapan survei lapangan. Sebagaimana dilansir dari Kompas, inisiatif ini melibatkan sektor perbankan untuk mendukung pengembangan infrastruktur pendukung di lokasi tersebut.
"Kemudian juga yang ketiga, kita bicara tadi soal rencana kota baru ya Pak? Jadi langsung kita ada akses, kebetulan Menteri Hukum sudah menyiapkan tanah sekitar 4,5 (hektar)-5 hektar di Tangerang," terang Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, usai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional (BSN) di Jakarta.
Pihak kementerian memproyeksikan kawasan ini sebagai percontohan integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan pembiayaan perbankan syariah. Penunjukan BSN sebagai mitra diharapkan mampu mempercepat realisasi pemukiman modern yang tertata di wilayah penyangga ibu kota.
"Jadi mungkin ada salah satu yang akan jadi contoh untuk BSN untuk mengembangkan kota baru," ujar Maruarar Sirait.
Rencana pembangunan ini merupakan kelanjutan dari diskusi intensif yang dilakukan bersama satuan tugas perumahan pada akhir April lalu. Tim teknis saat ini tengah memetakan titik-titik yang memiliki aksesibilitas tinggi untuk menjamin keberlanjutan kota baru tersebut.
"Kita akan sampaikan sesuai rapat 2 minggu lalu dengan Pak Ketua Satgas, Pak Hashim (Ketua Satuan Tugas Perumahan). Sekarang, lagi bekerja Pak Robert dan tim untuk mensurvei lokasi-lokasi yang strategis, yang cocok untuk kota baru dan juga untuk rumah susun subsidi," kata Maruarar Sirait.
Pemerintah menegaskan bahwa hunian di kota baru ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Konsep kawasan akan mencakup hunian bagi kelas menengah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan perkotaan.
"Kota itu nanti bisa untuk yang MBR, untuk juga yang menengah. Dan juga fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, olahraga dan sebagainya," ujar Maruarar Sirait.
Mengenai koordinat presisi pembangunan di Tangerang, pemerintah masih menunggu hasil final survei teknis. Rekomendasi lahan sepenuhnya berasal dari otoritas Kementerian Hukum yang kemudian akan dikembangkan oleh tim di bawah arahan Satgas Perumahan.
"Nanti datang survei sama Pak Robert ya, bisa dilihat. Ada lokasi-lokasi yang detail yang pasti itu rekomendasi dari Bapak Menteri Hukum," kata Maruarar Sirait.
