Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan target baru penyelesaian pembebasan lahan sempadan Sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer pada tahun 2027 untuk melanjutkan proyek normalisasi yang sempat tertunda.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengungkapkan pada Kamis (07/05/2026) bahwa kendala utama mundurnya jadwal pengerjaan fisik adalah proses pengadaan lahan oleh pemerintah daerah yang belum tuntas di sepanjang aliran sungai tersebut.
"Ketika kami akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja," ucap Diana, Kamis (07/05/2026).
Dilansir dari Kompas, kebutuhan anggaran yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan konstruksi tanggul sepanjang 16 kilometer tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.
David Partonggo Oloan Marpaung, yang pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, memberikan rincian terkait estimasi biaya pembangunan fisik tersebut dalam sebuah kunjungan lapangan di Bogor.
"Untuk membangun tanggul 16 kilometer ini mungkin butuh Rp 1,2 triliun," kata David dalam media visit di Bendungan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/12/2025).
Sebagai bentuk dukungan daerah, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah mengonfirmasi kesiapan dana ratusan miliar rupiah untuk membebaskan lahan di titik-titik krusial yang menjadi prioritas normalisasi saat ini.
"Sehingga dengan demikian, dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," kata Pramono, Jumat (21/11/2025).
Dana sebesar Rp 232 miliar tersebut dialokasikan untuk 37 bidang tanah di Kelurahan Cililitan senilai Rp 111 miliar dan 54 bidang di Kelurahan Pengadegan dengan anggaran sebesar Rp 121 miliar.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memaparkan bahwa capaian normalisasi saat ini baru menyentuh 17 kilometer atau sekitar 52 persen dari total target keseluruhan sepanjang 33 kilometer.
"Sisa 16 kilometer tadi, saya berharap bisa dilakukan secara progresif ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan yang melebar," kata AHY.
Pemerintah mengakui adanya pergeseran target penyelesaian total proyek yang awalnya dipatok pada 2027 menjadi tahun 2029 akibat berbagai dinamika sosial dan teknis di lapangan.
"Tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain, maka ini mundur, 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan, kami fokus dua tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ucap AHY.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, kondisi sungai saat ini dinilai memprihatinkan karena banyaknya tumpukan sampah di sepanjang aliran yang berisiko menyumbat aliran air meskipun infrastruktur pendukung telah dibangun.
"Kalau tadi kita melihat kiri-kanan di 5 kilometer saja itu nampak sekali bahwa memang kiri-kanan itu sampah. Kalau asal buang sampah sudah pasti akan terjadi kebuntuan. Mau dibuat sodetan-sodetan sebanyak apapun ya bu Wamen, kita sulit untuk mengalirkan air yang deras. Apalagi kalau debitnya juga tinggi," kata AHY.
Selain masalah sampah, sedimentasi sungai yang mencapai 20 hingga 50 sentimeter menuntut adanya pengerukan berkala, serta perlunya pelebaran sungai hingga 50 meter untuk meningkatkan kapasitas tampung debit air.
"Tadi lebarnya kurang lebih itu 15-25 meter, padahal itu hanya menampung kurang lebih 200 meter kubik per detik. Ini 35-50 meter lebarnya sehingga bisa menampung 570 meter kubik per detik, kita lebarkan, bagaimana kita bisa nanti bekerja sama dengan semua termasuk juga monitoring alat-alat berat yang bisa membantu dengan cepat upaya normalisasi," kata dia.
