Sebanyak 20 ribu jemaah haji Indonesia dijadwalkan mengikuti skema tanazul pada puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) untuk menekan kepadatan saat fase mabit di Mina, dilansir dari Cahaya.
Melalui mekanisme resmi ini, para jemaah yang terdaftar tidak akan bermalam di tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel masing-masing setelah menyelesaikan prosesi melontar Jumrah Aqabah.
Kementerian Haji dan Umrah awalnya mengajukan kuota yang jauh lebih besar agar kepadatan di Mina dapat terurai secara maksimal pada musim haji kali ini.
"Kita mengajukan tanazul secara resmi 80 ribu. Tapi karena pengelolaan mobilitas, tentu kita menghormati dan mengikuti instruksi Kerajaan Saudi, maka yang bisa diizinkan melakukan tanazul itu sekitar 20 ribu," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) pada Selasa (19/5/2026).
Pengaturan mengenai daftar jemaah yang masuk dalam kuota resmi tersebut nantinya akan dikelola penuh oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
"Tanazul mandiri itu silakan bisa dilakukan, tapi harus memperhatikan dua aspek. Satu, melaporkan secara resmi ke Kemenhaj," ujarnya.
Kebijakan mandiri ini tetap diperbolehkan oleh pemerintah asalkan jemaah mengikuti seluruh prosedur pelaporan formal yang berlaku.
"Ketika melakukan tanazul mandiri, secara otomatis tidak dapat difasilitasi konsumsinya," ungkapnya.
Ketiadaan layanan katering ini disebabkan oleh sistem pendistribusian makanan dari syarikah yang dilakukan langsung ke area tenda jemaah di Mina.
"Nggak ada transportasi yang bisa masuk lalu lalang dengan mudah ketika puncak haji. Oleh sebab itu, kalau mau tanazul mandiri harus dilaporkan, harus bikin pernyataan, artinya tidak dapat konsumsi, layanan konsumsi," tegasnya.
Selain masalah logistik, jemaah yang kembali ke hotel juga diminta meningkatkan kewaspadaan terkait sistem keamanan di luar wilayah Armuzna.
"Nah, keamanan di hotel harus menjadi perhatian," katanya.
Pergerakan jemaah dari hotel menuju lokasi pelontaran jumrah juga wajib diatur secara matang demi mencegah terjadinya penumpukan massa yang rawan kecelakaan.
"Karena Kerajaan Arab Saudi mewanti-wanti jangan sampai ada crash. Itu nanti akan menyebabkan banyak bahaya dan risiko. Oleh sebab itu, ada baiknya tanazul memang harus tanazul yang resmi," pungkasnya.
