Pemerintah Donald Trump mendirikan lembaga dana kompensasi senilai hampir 1,8 miliar dolar AS atau setara 1.776.000.000 dolar AS melalui perintah Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche pada Senin, 18 Mei 2026.
Program bernama Anti-Weaponization Fund ini bertujuan mengganti kerugian warga Amerika Serikat yang dinilai menjadi korban politisasi investigasi federal oleh pemerintahan sebelumnya.
Inisiatif ini lahir dari kesepakatan penyelesaian gugatan hukum antara Internal Revenue Service (IRS) dengan Presiden Donald Trump, salah satu putra dewasanya, dan Trump Organization pada Januari lalu terkait kebocoran dokumen pajaknya oleh kontraktor IRS Charles Littlejohn pada 2019 dan 2020.
Berdasarkan dokumen penyelesaian, pemerintah federal juga sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan perpajakan masa lalu terhadap Trump, keluarganya, atau bisnisnya, serta mengeluarkan permohonan maaf resmi meski keluarga Trump dilarang menerima uang dari dana tersebut.
Kebijakan ini menuai kritik tajam dari kelompok oposisi dan sejumlah politisi yang khawatir dana dari Judgment Fund Departemen Keuangan ini akan disalahgunakan untuk kepentingan sekutu politik Trump serta para perusuh Capitol pada 6 Januari 2021.
Kritik tersebut dibantah oleh Wakil Presiden J.D. Vance yang menyatakan bahwa program ini terbuka bagi siapa saja tanpa batasan partai.
"Republicans can apply for it. Democrats can apply for it," ujar J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat dalam taklimat di Gedung Putih pada hari Selasa.
Ia menambahkan bahwa kebebasan ini juga berlaku bagi putra Presiden ke-46 AS.
"If Hunter Biden wants to apply for this particular fund, he is welcome to," kata J.D. Vance.
Ketegangan akibat dana ini merembet ke Kongres AS hingga menghambat negosiasi paket anggaran keamanan perbatasan senilai 72 miliar dolar AS, sehingga Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche diutus ke Capitol Hill pada hari Kamis untuk meredakan situasi.
Perwakilan Departemen Kehakiman (DOJ) menegaskan bahwa dana operasional kompensasi ini sepenuhnya terpisah dari dana rekonsiliasi yang tengah diajukan ke Senat.
"The Acting Attorney General met with Senators today, and there was a healthy discussion on the settlement," ujar juru bicara DOJ setelah pertemuan pada hari Kamis.
Pihak kejaksaan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persetujuan anggaran tersebut di tingkat legislatif.
"He made clear that the Anti-Weaponization Fund announced Monday has nothing to do with reconciliation, indeed not a single dime from the money the President is seeking in reconciliation would go toward anything having to do with the Fund. We will continue to work with the Senate to get critical reconciliation funds approved," kata juru bicara DOJ.
Tudingan keras juga datang dari media, salah satunya dari kontributor MS NOW Joe Scarborough yang menyebut program ini sebagai wadah pendanaan bagi pendukung pemerintah.
"We got this billion-dollar ‘Marie Antoinette’ ballroom, now that they’re talking about funding and $1 billion plus slush fund for people who beat the hell out of cops," ujar Joe Scarborough, kontributor MS NOW.
Ia menilai anggaran ini dialokasikan khusus untuk kepentingan kelompok politik tertentu.
"It is a slush fund, a weaponization slush fund for supporters of Donald Trump, JD Vance and the Republican Party," kata Joe Scarborough.
Selain menyasar para perusuh 6 Januari yang sebagian telah menerima pengampunan massal, dokumen DOJ mencatat dana ini berpotensi diklaim oleh aktivis pro-kehidupan dan kelompok Kristen yang dituntut di era pemerintahan Biden.
Kendati demikian, penolakan juga muncul dari internal Partai Republik sendiri melalui pernyataan pemimpin tertinggi Republik di Senat yang meragukan urgensi dana tersebut.
"I think that there are, and will continue to be, a lot of questions around that, that the administration is going to have to answer," kata John Thune, Anggota Senat Fraksi Republik asal South Dakota.
Sementara itu, gairah publik terlihat di kalangan penasihat hukum yang mengoordinasikan pengajuan klaim bagi para kliennya.
"Everybody’s very excited about it," ujar Mark McCloskey, pengacara yang mewakili terdakwa kerusuhan 6 Januari.
Ia melihat kebijakan ini sebagai harapan baru setelah sekian lama berproses di pengadilan.
"It’s the first ray of light we’ve seen in a long time," kata Mark McCloskey.
Pengelolaan dana kompensasi ini diserahkan kepada dewan beranggotakan lima orang yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, dan diagendakan terus memproses klaim kelayakan korban hingga 1 Desember 2028.
