Pemerintah tengah menjalankan proses audit internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul merebaknya isu dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah evaluasi ini bergulir bersamaan dengan momentum perombakan struktural jajaran pimpinan lembaga tersebut yang diumumkan di Jakarta pada Selasa (2/6/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemeriksaan internal ini merupakan bagian dari pengawasan berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah tegas tersebut diambil guna memastikan BGN dapat mengemban tugas serta fungsinya secara optimal tanpa mengganggu jalannya program strategis nasional.
"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan," kata Prasetyo dalam konferensi pers yang dilansir dari laporan jurnalis KompasTV Alfania Risky dan Ferizka Imanuel.
Prasetyo menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan yang terjadi saat ini tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat. Berdasarkan keputusan terbaru, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, setelah melalui masa evaluasi selama 1,5 tahun.
Jabatan Kepala BGN kini resmi diamanatkan kepada Nanik S. Deyang. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari bersama Mayor Jenderal TNI Trenggono.
Di sisi lain, pihak legislatif turut menyoroti performa tata kelola lembaga ini selama satu setengah tahun ke belakang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi IX menyatakan telah mengirimkan catatan resmi ke Istana terkait berbagai keluhan operasional yang muncul di lapangan.
"Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis, mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan, perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN," ucap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menyampaikan harapan agar perombakan manajemen ini tidak memberikan dampak negatif terhadap pelayanan yang tengah berjalan. Ia menekankan pentingnya pemerataan program agar target pemenuhan gizi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bisa segera terwujud secara nyata.
Guna menindaklanjuti masa transisi kepemimpinan ini, Komisi IX DPR RI dijadwalkan segera menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan baru BGN. Pertemuan tersebut diagendakan untuk membedah rencana kerja serta strategi yang akan diusung oleh menajemen baru dalam menyelesaikan persoalan internal dan pembenahan tata kelola lembaga.
