Pemerintah Republik Indonesia melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) berhasil merampungkan pembangunan 19.312 unit hunian sementara (huntara) hingga Selasa (12/5/2026). Capaian ini merupakan bagian dari target total sebanyak 20.338 unit untuk warga di wilayah terdampak bencana.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyampaikan perkembangan data tersebut dalam keterangannya di Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/5/2026). Penuntasan ribuan unit tempat tinggal sementara ini bertujuan untuk memberikan kepastian hunian bagi para penyintas.
"Hunian sementara atau huntara berdasarkan data Satgas PRR (Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit sebanyak 19.312 telah selesai dibangun," kata Qodari, Kepala Bakom Pemerintah RI.
Dilansir dari Nasional, selain huntara, proses pembangunan hunian tetap (huntap) juga terus berjalan di tiga provinsi terdampak dengan rencana total mencapai 39.335 unit. Proyek berskala besar ini melibatkan kolaborasi berbagai instansi, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, hingga organisasi sosial seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
"Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses," ujar Qodari.
Di samping penyediaan infrastruktur fisik, otoritas terkait juga telah menuntaskan distribusi bantuan keuangan melalui dana tunggu hunian (DTH). Tercatat sebanyak 20.767 kepala keluarga (KK) yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menerima bantuan sebesar Rp 1,8 juta per KK untuk periode tiga bulan.
"Penyaluran DTH atau dana tunggu hunian telah mencapai 100 persen kepada 20.767 KK. Terdiri dari 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatera Utara, dan 2.932 KK di Sumatera Barat," ucap Qodari.
Skema perlindungan sosial juga mencakup perbaikan 31.007 unit rumah rusak dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 655 miliar. Pemilik rumah kategori rusak ringan mendapatkan stimulan senilai Rp 15 juta, sementara kategori rusak sedang memperoleh bantuan sebesar Rp 30 juta per unit.
Pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk dukungan kebutuhan dasar lainnya yang meliputi isi hunian senilai Rp 192 miliar, jaminan hidup sebesar Rp 347 miliar, serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak sebanyak Rp 320 miliar.
"Total realisasi ketiga dukungan tersebut mencapai Rp 860 miliar lebih," kata Qodari.
Upaya pemulihan pada wilayah terdampak saat ini masih difokuskan pada penguatan infrastruktur dan pemastian layanan dasar bagi warga kembali berjalan normal.
