Badan Komunikasi Pemerintah RI mengumumkan penghentian operasional 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan pada Rabu (13/5/2026). Langkah tegas ini diambil berdasarkan evaluasi data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) guna menjaga kualitas program nasional.
Penghentian sementara ribuan unit pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya pengetatan pengawasan terhadap mitra pelaksana di lapangan. Sebagaimana dilansir dari Nasional, data penangguhan ini mencakup laporan performa unit hingga periode 12 Mei 2026.
"Berdasarkan data pada 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," ungkap Qodari, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI.
Pemerintah juga menyediakan saluran komunikasi khusus melalui Call Center SAGI 127 untuk memfasilitasi laporan dari masyarakat. Tercatat sebanyak 3.615 aduan telah masuk sepanjang tahun 2026 sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan program.
Dalam laporannya, Qodari memaparkan bahwa distribusi manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini telah menjangkau 61.991.412 orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari keseluruhan target yang ditetapkan pemerintah.
"(Jumlah penerima manfaat itu) dari total target 82,9 juta penerima," ungkap Qodari.
Skala besar pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut adanya pembenahan sistematis pada berbagai sektor. Fokus perbaikan saat ini mencakup manajemen menu, standarisasi kebersihan, hingga efisiensi rantai distribusi kepada para siswa dan kelompok rentan lainnya.
"Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir," tegas Qodari.
Pemerintah mengakui bahwa mengelola jaminan gizi untuk puluhan juta penduduk merupakan tugas yang kompleks. Saat ini, evaluasi rutin terus dilakukan untuk merespons dinamika dan kendala yang ditemukan tim di lapangan.
Penyempurnaan mekanisme kerja menjadi prioritas utama guna memastikan setiap anggaran negara terserap secara akuntabel. Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus perhatian saat ini, yakni akurasi data penerima, mutu hidangan, dan pengawasan ketat terhadap kinerja SPPG.
