Pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terkait rencana pembangunan jalur ganda dua arah atau double-double track (DDT) rute Bekasi-Cikarang guna memisahkan lintasan kereta api jarak jauh dengan KRL. Langkah evaluasi ini dilakukan menyusul terjadinya insiden kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (12/5/2026), dilansir dari Detik Finance.
Proyek pengembangan infrastruktur perkeretaapian ini bertujuan untuk menata arus kereta berkecepatan tinggi agar tidak bercampur dengan jalur komuter. Saat ini, fasilitas DDT baru tersedia dan terhubung dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi saja.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa rencana teknis pengembangan jalur tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan lintas kementerian serta pihak operator perkeretaapian untuk memastikan efektivitas sistem transportasi nasional.
"Itu terus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh. Tentunya nanti Kementerian Perhubungan berada di depan bersama KAI. Dan yang jelas memang kita juga sedang memikirkan pengembangan double-double track tersebut," kata AHY kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Penegasan mengenai durasi pengerjaan juga disampaikan oleh pemerintah karena proyek ini mencakup aspek yang luas. Fokus pembangunan tidak hanya terpaku pada pembuatan lintasan baru, melainkan juga mencakup peningkatan kualitas jalur yang sudah ada serta pengaktifan kembali rel-rel yang sudah lama tidak beroperasi.
"Tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik existing maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya," ungkap AHY.
Selain fokus pada wilayah operasional KRL, pemerintah memiliki agenda besar untuk memperluas jaringan rel di luar Pulau Jawa. Pengembangan infrastruktur kereta api akan diarahkan ke wilayah Trans Sumatera, Trans Kalimantan, serta sebagian wilayah Sulawesi sebagai bagian dari program pemerataan pembangunan nasional.
"Ini sebagai bentuk dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah karena kereta bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk angkut logistik atau komoditas di sejumlah daerah," jelas AHY.
Sebagai langkah mitigasi risiko kecelakaan di perlintasan, pemerintah tercatat telah menutup sekitar 76 titik perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Rencana ke depan mencakup pembangunan sarana pengaman tambahan seperti palang pintu otomatis, jembatan layang (flyover), maupun jalan bawah tanah (underpass).
"Ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass. Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya," terang AHY.
