Pemerintah tengah mengkaji rencana pembangunan jalur ganda dua arah atau Double-Double Track (DDT) rute Bekasi hingga Cikarang sebagai langkah evaluasi sistem transportasi nasional. Kebijakan ini menyusul terjadinya insiden kecelakaan maut kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi beberapa waktu lalu.
Pengembangan infrastruktur ini bertujuan memisahkan jalur operasional antara kereta api jarak jauh berkecepatan tinggi dengan layanan Kereta Rel Listrik (KRL). Saat ini, fasilitas jalur ganda tersebut baru tersedia dan terhubung dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif. Diskusi melibatkan lintas kementerian serta operator perkeretaapian untuk memastikan integrasi yang tepat.
"Itu terus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh. Tentunya nanti Kementerian Perhubungan berada di depan bersama KAI. Dan yang jelas memang kita juga sedang memikirkan pengembangan double-double track tersebut," kata AHY kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
AHY menambahkan bahwa penyelesaian rencana besar pengembangan kereta memerlukan waktu yang tidak sebentar. Fokus pemerintah mencakup perbaikan lintasan yang sudah ada, pembangunan jalur baru, hingga upaya mengaktifkan kembali rel yang sudah lama tidak beroperasi.
"Tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik existing maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya," ungkap AHY.
Selain proyek di Pulau Jawa, pemerintah juga merencanakan perluasan jaringan rel di wilayah luar Jawa untuk mendukung distribusi barang. Program ini mencakup pembangunan di Trans Sumatera, Trans Kalimantan, hingga sebagian wilayah Sulawesi guna mendorong pemerataan pembangunan nasional.
"Ini sebagai bentuk dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah karena kereta bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk angkut logistik atau komoditas di sejumlah daerah," jelas AHY.
Berdasarkan data pemerintah, saat ini telah dilakukan penutupan terhadap sekitar 76 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. Langkah mitigasi risiko di titik rawan akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti palang pintu otomatis, flyover, maupun underpass.
"Ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass. Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya," terang AHY.
