Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,56 triliun untuk mendanai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera yang telah diterima sepenuhnya oleh pemerintah daerah pada Rabu (6/5/2026).
Pencairan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta sektor ekonomi pada provinsi terdampak, sebagaimana dilansir dari Nasional. Penuntasan transfer anggaran ini memberikan otoritas penuh bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi program di lapangan.
"Telah ada transfer ke daerah sebesar Rp 10,65 triliun yang sudah diterima semua oleh daerah, dan secara bertahap dan tuntas pada 4 Mei yang lalu," kata Amran, Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Penyaluran modal ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja birokrasi daerah dalam menangani dampak bencana secara komprehensif. Pihak Satgas mengonfirmasi bahwa seluruh dana tersebut telah masuk ke kas daerah masing-masing untuk digunakan sesuai peruntukannya.
"Sudah bisa terlaksana secara maksimal di daerah," kata Amran.
Selain anggaran rehabilitasi umum, pusat juga mengirimkan bantuan finansial tambahan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Dana ini secara spesifik dialokasikan sebagai Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
"Itu sudah 100 persen semua diterima oleh daerah di tiga provinsi ya, dan sudah terlihat 100 persen," imbuh Amran.
Progres pembangunan fisik di sektor perumahan menunjukkan perkembangan signifikan, terutama untuk kategori hunian sementara. Berbeda dengan hunian tetap yang proses perencanaannya lebih kompleks, fasilitas huntara kini sudah mendekati penyelesaian akhir.
"Hunian sementara sudah 93 persen. Ini sudah hampir tuntas secara keseluruhan ya, karena memang target kita supaya masyarakat semuanya bisa terfasilitasi untuk tinggal di huntara," tutur Amran.
Data pemerintah menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi di Sumatera Barat telah mencapai angka sempurna, sementara wilayah lain seperti Sumatera Utara berada di angka 98,2 persen dan Aceh menyentuh 89 persen.
"Di Sumut sudah 98,2 persen, di Aceh 89 persen. Tinggal beberapa pasar yang sementara dimaksimalkan untuk bisa ditempati secepatnya," ucap Amran.
Keberhasilan pemulihan juga terlihat pada sektor kesehatan publik. Seluruh fasilitas medis, baik rumah sakit maupun puskesmas yang sebelumnya mengalami kerusakan, dilaporkan telah beroperasi kembali secara total untuk melayani masyarakat.
