Pemerintah Indonesia memastikan kesiapan operasional ibadah haji 2026 berjalan lebih terencana melalui penataan tenda berbasis nama jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Makkah, Arab Saudi. Langkah ini dilakukan guna mencegah penumpukan jemaah serta mengatur pergerakan dari hotel ke lokasi ibadah secara ketat, Kamis (21/5/2026).
Pengorganisasian fase Armuzna tersebut dilansir dari Nasional difokuskan pada pemetaan kapasitas tenda yang disesuaikan dengan manifes per kelompok terbang (kloter). Skenario mobilisasi jemaah juga telah dirancang secara linier sejak keberangkatan awal dari penginapan pada 8 Dzulhijjah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim menegaskan bahwa penjadwalan ketat menjadi kunci utama dalam mengantisipasi kepadatan jemaah di jalur transportasi maupun di area maktab.
"Jadwal sudah kita atur secara ketat. Jangan sampai ada penumpukan, baik di hotel maupun dalam perjalanan," ujar Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Menteri Haji dan Umrah.
Langkah antisipasi penataan ini didasarkan pada hasil evaluasi manajemen ruang pada penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menggarisbawahi bahwa koordinasi penempatan tenda menjadi poin krusial yang memerlukan pembenahan agar tidak memicu ketidakpastian di lapangan.
"Ingin saya sedikit sampaikan saja bahwa dari pengalaman lalu, penempatan tenda di Arafah itu memang sering jadi rebutan," kata Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.
Menurut catatan pihak kedutaan, sempat terjadi insiden perpindahan hak akses tenda yang melibatkan tiga kloter jemaah akibat lemahnya sinkronisasi data operasional di sektor Armuzna. Kendati otoritas Arab Saudi akhirnya menyediakan fasilitas pengganti yang memadai, evaluasi menyeluruh tetap diberlakukan.
"Itu sebetulnya merupakan pertanda bahwa kita kurang koordinasi pada saat itu," kata Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.
Penerapan sistem penandaan tenda berbasis data spesifik per individu ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kekeliruan distribusi ruang di lapangan. Hingga saat ini, koordinasi intensif terus berjalan guna memastikan seluruh aspek logistik siap menjelang puncak ibadah haji.
