Pemerintah terus melakukan perbaikan pada sistem distribusi bantuan sosial (bansos) agar mencapai target yang lebih akurat pada tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama.
Dikutip dari Ekonomi, penggunaan data ini menjadi rujukan penting untuk menetapkan penerima manfaat program reguler. Program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam skema baru ini, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 kategori kesejahteraan yang disebut sebagai desil. Prioritas pemberian bantuan diberikan kepada warga yang berada pada angka desil terendah, karena dianggap paling membutuhkan sokongan ekonomi.
Desil merupakan instrumen pengelompokan tingkat kemakmuran warga yang disusun berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi terkini. Pemerintah membagi kategori ini dari kelompok masyarakat paling rentan hingga kelompok yang paling sejahtera.
Untuk periode penyaluran tahun 2026, bantuan sosial reguler difokuskan bagi masyarakat yang terdaftar dalam desil 1 hingga desil 4. Sebaliknya, warga yang masuk dalam kategori desil 5 ke atas dianggap memiliki stabilitas finansial yang lebih baik.
| Kategori Desil | Status Kesejahteraan |
|---|---|
| Sangat miskin | Miskin |
| Rentan miskin | Hampir miskin |
| Menengah bawah | Menengah |
| Menengah atas | Mapan |
| Kaya | Sangat kaya |
Warga yang tercatat dalam kelompok desil 5 hingga 10 memiliki potensi besar untuk tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT. Hal ini merupakan bagian dari upaya verifikasi agar bantuan tidak salah sasaran.
Penyebab Perubahan Status Penerima Bansos
Munculnya keluhan dari warga yang merasa masih kesulitan ekonomi namun namanya hilang dari daftar penerima sering kali disebabkan oleh pembaruan data. Sistem DTSEN menunjukkan adanya peningkatan indikator kesejahteraan pada rumah tangga tersebut.
Terdapat beberapa indikator yang memengaruhi penilaian tingkat desil seseorang. Hal ini meliputi penghasilan keluarga, kualitas bangunan rumah, kepemilikan aset seperti kendaraan, hingga jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Kondisi ekonomi yang dinamis juga menjadi faktor krusial, seperti terjadinya kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan usaha. Jika perubahan kondisi nyata di lapangan ini belum dilaporkan, maka data di sistem pusat tetap mengacu pada informasi lama.
Prosedur Pembaruan Data Masyarakat
Masyarakat tidak dapat mengubah angka desil secara sepihak, namun posisi tersebut bisa bergeser setelah dilakukan validasi ulang. Peluang untuk masuk kembali ke dalam daftar penerima prioritas tetap terbuka melalui pembaruan data yang akurat.
Langkah pertama yang bisa ditempuh adalah menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang disediakan oleh pemerintah. Pengguna dapat membuat akun, mengisi data terkini sesuai fakta lapangan, dan mengunggah dokumen pendukung untuk diverifikasi oleh petugas.
Selain aplikasi, pengecekan status juga dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial. Pengguna cukup memasukkan detail wilayah administrasi dan nama lengkap sesuai KTP untuk melihat transparansi status kepesertaan mereka.
Jalur konvensional tetap tersedia melalui kantor desa atau kelurahan setempat bagi warga yang menemui kendala teknologi. Proses ini melibatkan pelaporan perubahan ekonomi, pendataan ulang oleh perangkat desa, hingga tahap survei langsung ke rumah warga.
Perlu diketahui bahwa proses pembaruan ini memerlukan waktu antara satu hingga tiga bulan. Tahapan ini mencakup verifikasi administrasi, validasi di lapangan, serta sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat sebelum pemeringkatan ulang desil dilakukan.
