Pemerintah Resmi Perpanjang Kebijakan WFH untuk ASN dan Swasta Selama Dua Bulan

Pemerintah Resmi Perpanjang Kebijakan WFH untuk ASN dan Swasta Selama Dua Bulan

Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta karyawan swasta resmi diperpanjang selama dua bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan ini di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas situasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang belum juga mereda.

"Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Selain perpanjangan masa WFH, seperti dilansir dari Suara, pemerintah juga tengah merumuskan paket stimulus ekonomi baru. Insentif ini disiapkan untuk menjaga stabilitas dan memicu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya sepanjang kuartal kedua tahun 2026.

"Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," jelasnya.

Sebelum keputusan ini diketuk, pemerintah telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat yang dimulai sejak 1 April 2026. Imbauan serupa juga telah disosialisasikan kepada pelaku sektor swasta.

Airlangga Hartarto sebelumnya sempat menyampaikan bahwa kebijakan WFH berkala tersebut akan dievaluasi setelah berjalan selama dua bulan.

Kendati demikian, aturan WFH ini tidak berlaku bagi seluruh sektor pekerja. Sejumlah bidang pelayanan publik tetap diwajibkan beroperasi normal, seperti sektor kesehatan, keamanan, dan kebersihan.

Pengecualian ini juga berlaku untuk sektor strategis nasional, meliputi bidang energi, transportasi, logistik, serta layanan keuangan.

Sementara itu, sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kebijakan institusi masing-masing.

Artikel terkait

Rekomendasi