Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait ke Istana Negara pada Selasa (12/5/2026) untuk membahas percepatan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Pembangunan infrastruktur penahan abrasi ini direncanakan terbagi ke dalam 15 segmen yang membentang dari Serang hingga Gresik.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mendalami karakteristik masing-masing wilayah di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Hal ini dilakukan karena setiap daerah memiliki kondisi tematik yang berbeda-beda sebelum konstruksi fisik dimulai.
"Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen. Dan sedang didalami, baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya," kata Didit.
Fokus utama pemerintah saat ini mencakup penilaian dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak, seperti nelayan dan petani tambak. Didit menegaskan bahwa mitigasi dampak sosial akan berjalan beriringan dengan proses pembangunan infrastruktur tersebut.
"Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek (sosial ekonomi) ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan," ujar Didit.
Meskipun beberapa titik prioritas telah dibahas dalam rapat koordinasi sebelumnya, pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai lokasi awal pembangunan. Kajian mendalam masih diperlukan untuk menentukan sub-segmen dan seksi-seksi di wilayah seperti Teluk Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
"Untuk titik-titik yang diutamakan, kemarin pada saat rapat di IPK, Rapat Koordinasi, kita sudah ada beberapa titik yang memang menjadi alternatif di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun demikian, ini titik-titik masih belum kita putuskan lebih lanjut karena harus didalami," ujar Didit.
Pemerintah juga sedang menyusun jadwal pelaksanaan dengan metode backward planning guna memastikan seluruh komponen proyek terakomodasi secara sistematis.
"Pertama misalkan Teluk Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tapi untuk 15 segmen ada sub-segmennya dan seksi-seksinya di dalamnya ini perlu harus ada kolaborasi," lanjut Didit.
Menurut laporan Kompas.com, rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), CEO Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
"Untuk timeline-nya kita sedang atur pelaksanaan kegiatannya ini, dihitung backward planning-nya berapa lama. Karena harus semua komponen dimasukkan," ucap Didit.
Rosan Roeslani membenarkan bahwa pertemuan dengan Kepala Negara tersebut secara spesifik membahas agenda pembangunan tanggul laut.
"Iya tanggul laut," ujar Rosan.
Di sisi lain, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan AHY menyatakan bahwa proyek ini merupakan mandat langsung dari Presiden melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ).
"Termasuk," ucap AHY saat dikonfirmasi mengenai topik pembahasan rapat.
AHY sebelumnya sempat menekankan bahwa megaproyek ini memiliki dimensi waktu yang sangat panjang hingga dua dekade. Hal ini dikarenakan kompleksitas perencanaan, kebutuhan teknologi tinggi, serta dukungan anggaran yang masif.
"Ini adalah proyek besar dan jangka panjang, jadi tidak melihat satu atau dua tahun, bahkan lima, 10, sampai dengan 20 tahun ke depan," kata AHY.
