Pemerintah Siapkan Skema Tanazul untuk 20 Ribu Jamaah Haji

Pemerintah Siapkan Skema Tanazul untuk 20 Ribu Jamaah Haji

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan skema tanazul bagi jamaah haji Indonesia untuk mengurai kepadatan tenda selama fase mabit di Mina pada puncak ibadah haji 1447 H atau tahun 2026.

Langkah penyiapan berbagai skema layanan ini dilakukan demi menyokong kelancaran puncak ibadah, sebagaimana dilansir dari Cahaya. Melalui program ini, jamaah yang memenuhi syarat tidak akan menginap di tenda Mina, melainkan diposisikan untuk tetap berada di hotel tempat mereka menginap selama fase bermalam tersebut.

Pemerintah pada awalnya mengajukan permohonan kuota program ini dalam jumlah yang jauh lebih besar kepada pihak berwenang di Arab Saudi. Namun, otoritas setempat hanya memberikan persetujuan untuk sebagian kecil dari total usulan awal tersebut.

"Namun, yang disetujui hanya untuk 20 ribu orang," ujar Dahnil di Kantor PPIH Daker Makkah, Selasa (19/5/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa penentuan nama-nama jamaah yang masuk dalam kuota resmi ini bakal digodok dan ditetapkan langsung oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Ia juga mengimbau agar para jamaah tidak mengambil inisiatif melakukan perpindahan ini secara sepihak tanpa koordinasi dengan petugas.

Meskipun perpindahan secara mandiri dimungkinkan oleh regulasi, terdapat sejumlah ketentuan ketat dan konsekuensi logistik yang wajib dipenuhi serta dipertimbangkan secara matang oleh jamaah.

"Tanazul mandiri itu silakan bisa dilakukan, tapi harus memperhatikan dua aspek. Satu, melaporkan secara resmi ke Kementerian Haji dan Umrah RI," katanya.

Aspek administratif lain yang mengikat adalah kewajiban pengisian surat pernyataan resmi oleh jamaah yang bersangkutan. Kebijakan ini diterapkan karena sistem distribusi logistik dan makanan selama fase Armuzna dikonsentrasikan sepenuhnya di Mina lewat syarikah yang ditunjuk Arab Saudi, sehingga jamaah mandiri tidak mendapat jatah konsumsi dari pemerintah.

Selain masalah pasokan makanan, mobilitas jamaah di luar skema resmi dipastikan terhambat oleh kebijakan penutupan jalur transportasi. Aparat keamanan Arab Saudi membatasi secara ketat akses kendaraan menuju hotel demi mengendalikan kepadatan lalu lintas di sekitar area ibadah.

Artikel terkait

Rekomendasi