Pemerintah masih menahan realisasi penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil, PPPK, TNI, dan Polri pada triwulan kedua tahun 2026 karena belum tersedianya regulasi teknis pelaksanaan. Padahal, arah kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur negara tersebut telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Hambatan pencairan skema pendapatan baru ini bukan dipicu oleh kendala anggaran negara. Data fiskal hingga Maret 2026 menunjukkan kondisi keuangan penopang APBN masih stabil dengan defisit yang terkendali pada angka 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Pemerintah juga tercatat mengantongi Saldo Anggaran Lebih hingga di atas Rp423 triliun.
Meskipun memiliki ruang fiskal yang memadai, Perpres Nomor 79 Tahun 2025 baru memuat kebijakan umum pembangunan nasional tanpa ketentuan eksplisit mengenai kenaikan gaji. Pemerintah pusat masih membutuhkan penerbitan Peraturan Pemerintah terbaru sebagai landasan operasional resmi dalam memperbarui sistem pembayaran negara.
Mekanisme pengupahan aparatur sipil negara aktif saat ini masih merujuk pada PP Nomor 5 Tahun 2024, sedangkan nominal bagi para pensiunan mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024. Di sisi lain, sisa ruang anggaran negara tahun ini juga harus dibagi untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis sebesar Rp70 triliun, proyek infrastruktur strategis, dan perlindungan sosial.
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penyesuaian pendapatan bagi pegawai pemerintahan membutuhkan kecermatan yang matang. Evaluasi mendalam terus dilakukan guna mengukur dampak jangka panjang dari kebijakan pengeluaran rutin tersebut.
"Keputusan kenaikan gaji harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kemampuan fiskal jangka panjang, kondisi ekonomi global, hingga agenda reformasi birokrasi," ujar Luky Alfirman, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Selain pertimbangan dampak fiskal berkelanjutan, pemerintah menekankan pentingnya legalitas hukum yang kuat sebelum skema penyederhanaan upah atau kebijakan kesejahteraan ini dieksekusi. Koordinasi antarlembaga kini sedang berjalan untuk merumuskan draf regulasi operasional.
"Kenaikan gaji ASN dan pensiunan telah tertuang dalam rencana kebijakan, tapi belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijalankan," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pihaknya bersama Kementerian PANRB tengah menggodok aturan ini demi asas pemerataan di seluruh instansi.
"Pemerintah perlu memastikan seluruh aspek regulasi, kesiapan anggaran, dan pemerataan penerima sebelum mengambil keputusan," papar Purbaya.
Sementara itu, isu mengenai adanya pencairan rapel gaji pensiunan sebesar 12 persen pada November 2025 dipastikan tidak benar oleh PT Taspen (Persero). Badan usaha milik negara tersebut menegaskan penyesuaian pokok pensiun terakhir kali dilakukan pada 1 Januari 2024, dan meminta masyarakat hanya memercayai informasi resmi pemerintah.
