Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah setiap hari Jumat mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil pemerintah sebagai langkah responsif terhadap ancaman krisis energi global.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dirilis pada Selasa (31/03/2026). Aturan baru ini menjadi panduan resmi bagi seluruh kepala daerah di Indonesia, seperti dilansir dari Caritahu.
Sistem kerja jarak jauh ini mewajibkan pegawai menjalankan tugas tanpa harus datang ke kantor, namun tetap dituntut memenuhi target kinerja dan menjaga kualitas pelayanan publik. Penghematan bahan bakar minyak dan efisiensi energi akibat kenaikan harga minyak dunia menjadi pertimbangan utama pengurangan mobilitas harian pegawai ini.
Faktor pendukung lain di balik keputusan ini adalah keberhasilan sistem kerja jarak jauh selama masa pandemi serta kemajuan digitalisasi sistem pemerintahan. Selain mengurangi kemacetan lalu lintas, skema ini diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta guna memperluas dampak positifnya.
Pelaksanaan aturan hybrid ini memiliki batasan ketat karena tidak semua pegawai bisa mendapatkan fasilitas kerja dari rumah tergantung kebutuhan instansi. Sektor pelayanan publik tertentu tetap diwajibkan bekerja secara fisik dari kantor agar operasional pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Sebelum kebijakan mingguan ini diresmikan, pemerintah juga telah memberlakukan sistem Work From Anywhere selama lima hari kerja pada periode Lebaran 2026. Langkah situasional saat mudik tersebut kini dikembangkan oleh pemerintah menuju pola kerja fleksibel yang bersifat permanen dan digital.
