Masyarakat kini mulai mencari informasi mengenai jadwal libur Idul Adha 2026 menjelang datangnya Hari Raya Kurban. Keputusan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Pemerintah menetapkan tanggal merah Idul Adha 1447 Hijriah beserta cuti bersama lewat surat keputusan tersebut. Fasilitas libur ini dapat digunakan masyarakat untuk beribadah maupun berkumpul bersama keluarga, seperti dilansir dari Detikcom.
Kementerian Agama menetapkan awal bulan Zulhijah dan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia memakai perpaduan metode hisab dan rukyat. Pemerintah berpedoman pada kriteria terbaru MABIMS dalam proses penentuan tersebut.
Kriteria MABIMS menyatakan hilal memenuhi kemungkinan terlihat jika punya tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pemerintah pun telah resmi menetapkan hari raya Idul Adha 2026 melalui Sidang Isbat.
Hasil Sidang Isbat mengumumkan bahwa 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026. Melalui ketetapan ini, 10 Zulhijah atau Hari Raya Idul Adha 1447 H bertepatan dengan Rabu, 27 Mei 2026.
Perhitungan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga menunjukkan hasil yang sama. Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal dalam menetapkan hari besar tersebut.
PP Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada 18 Mei 2026. Oleh karena itu, Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah diperkirakan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.
Rincian Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 2026
Perayaan Idul Adha 2026 resmi masuk dalam daftar hari libur nasional. Aturan ini bersandar pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Regulasi tersebut tercantum dalam Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025, dan Nomor 5/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Jadwal libur Idul Adha 2026 ditetapkan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 sebagai libur nasional Idul Adha 2026.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan hari Kamis, 28 Mei 2026 sebagai cuti bersama Idul Adha 2026. Keputusan bersama ini menjadi acuan resmi bagi sektor publik maupun swasta dalam mengatur hari kerja.
