Masyarakat Indonesia bersiap menyambut momen akhir pekan yang panjang pada awal bulan depan. Pemerintah menetapkan awal bulan tersebut sebagai hari libur nasional untuk seluruh instansi, lembaga, serta masyarakat luas.
Momen tanggal merah ini terasa spesial karena jatuh pada hari Senin. Kehadiran libur di awal pekan ini otomatis menciptakan waktu istirahat yang lebih panjang bagi publik.
Hari libur ini bukan sekadar waktu bersantai, melainkan memiliki makna mendalam bagi sejarah ketatanegaraan. Peringatan tahunan ini ditujukan untuk merefleksikan kembali nilai luhur bangsa serta menjaga persatuan.
Penetapan tanggal merah ini diatur secara resmi melalui kebijakan bersama para menteri. Dilansir dari Medcom, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 menetapkan tanggal 1 Juni 2026 sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.
Ketetapan ini memiliki dasar hukum kuat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. Aturan hukum tertinggi mengenai hari lahir dasar negara tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah bersama masyarakat berkomitmen memperingati momen ini setiap tahun. Langkah ini menjadi bagian dari pengarusutamaan Pancasila sebagai panduan hidup bernegara, yang juga rutin diperingati melalui upacara resmi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sejarah Lahirnya Dasar Negara
Asal-usul peringatan sejarah ini berakar dari situasi politik tahun 1945 ketika posisi militer Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik. Jepang kemudian membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945 untuk menarik simpati rakyat.
BPUPKI selanjutnya melaksanakan sidang pertama mereka yang berlangsung sejak 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada momen krusial hari terakhir sidang tersebut, Ir. Soekarno menyampaikan pidato legendaris yang memperkenalkan lima gagasan dasar negara.
Lima gagasan awal yang disampaikan oleh Ir. Soekarno tersebut meliputi:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Proses Perumusan Hingga Menjadi Sah
Pascapidato tersebut, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk menyusun rumusan dasar negara secara lebih mendalam. Tim ini beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkar, H. Agus Salim, dan K.H. Abdul Wahid Hasyim.
Kerja keras tim kecil ini membuahkan hasil berupa dokumen Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Perdebatan sempat muncul mengenai sila pertama setelah adanya keberatan dari J. Latuharhary mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Melalui serangkaian diskusi panjang pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), rumusan final berhasil disepakati pada 18 Agustus 1945. Mohammad Hatta membacakan pembukaan UUD dengan perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Momen kesepakatan tanggal 18 Agustus tersebut kini diperingati sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keppres Nomor 18 Tahun 2008. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila hadir untuk melengkapi narasi sejarah ketatanegaraan Indonesia.
