Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Momentum tahunan ini menjadi simbol lahirnya kesadaran kolektif bangsa untuk bersatu melawan penjajahan dan merebut kemerdekaan, seperti dikutip dari Medcom.
Landasan hukum peringatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Regulasi tersebut ditandatangani oleh pemerintah pada 16 Desember 1959 guna merawat semangat nasionalisme serta persatuan historical bangsa.
Peringatan Harkitnas berakar dari pendirian organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Perkumpulan ini diinisiasi oleh para mahasiswa lembaga pendidikan kedokteran School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA).
Kehadiran Budi Utomo menjadi roda penggerak awal bagi gerakan nasional di era Hindia Belanda. Dinamika tersebut muncul secara simultan dengan penerapan sistem tata kelola pemerintahan modern oleh kolonial Belanda di Nusantara.
Pembagian wilayah administratif oleh Belanda secara tidak langsung merajut cikal bakal Indonesia sebagai satu kesatuan geografis. Kondisi ini didukung oleh lahirnya golongan masyarakat terdidik dari kalangan pribumi.
Munculnya kaum intelektual ini dipicu oleh kebijakan Politik Etis yang membuka kran akses pendidikan, meskipun jumlahnya masih terbatas untuk strata tertentu. Kelompok terpelajar inilah yang menginisiasi organisasi pergerakan dan membangun kesadaran berbangsa.
Faktor Internal dan Eksternal Pendorong
Lahirnya kesadaran nasional dipengaruhi oleh kombinasi stimulan domestik dan global. Faktor internal utama bersumber dari penderitaan panjang rakyat akibat kolonialisme yang memicu urgensi persatuan.
Memori kolektif tentang kejayaan imperium besar seperti Sriwijaya dan Majapahit turut mengeskalasi rasa nasionalisme. Kehadiran para sarjana lulusan pendidikan Barat kemudian bertindak sebagai dinamo perjuangan.
Dari aspek eksternal, gelombang paham baru dari Eropa seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme mulai menginterfensi pemikiran masyarakat lokal. Eksistensi gerakan kemerdekaan di Asia, termasuk di India dan Turki, ikut menyuntikkan inspirasi baru.
Sentimen kemenangan militer Jepang atas Rusia pada perang tahun 1905 juga mendobrak stigma bahwa bangsa Barat tidak bisa dikalahkan. Cakrawala berpikir ini terus terasah melalui jalur edukasi formal.
Dampak Akses Pendidikan Barat
Memasuki awal abad ke-20, kesempatan belajar bagi kaum pribumi sejatinya masih sangat minim. Melalui skema Politik Etis, pemerintah kolonial mulai mengoperasikan sekolah-sekolah untuk konsumsi publik terbatas.
Kurikulum Barat mengenalkan para elite lokal pada konsep kebebasan, demokrasi, serta kedaulatan menentukan nasib sendiri. Dari rahim pendidikan inilah figur-figur sentral pergerakan nasional dilahirkan.
Walau rasio pelajar pribumi tergolong kecil dibanding total populasi, sistem sekolah menengah Belanda dinilai sukses mencetak suksesi generasi baru. Komunitas baru ini memiliki literasi politik yang matang dan sikap anti-kolonial yang tegas.
Evolusi Organisasi dan Represi Kolonial
Pasca-deklarasi Budi Utomo, konstelasi organisasi pergerakan tumbuh subur di berbagai wilayah. Sarekat Islam bertransformasi menjadi kekuatan politik dengan basis massa yang masif di daerah.
Pada tahun 1912, Ernest Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij. Pada momentum yang sama, KH Ahmad Dahlan menginisiasi Muhammadiyah yang berfokus pada pilar sosial dan pendidikan.
Suwardi Suryaningrat sempat menulis kritik tajam bertajuk "Als Ik Eens Nederlander Was" atau "Seandainya Aku Seorang Belanda". Tulisan tersebut memprotes kebijakan kolonial yang memakai dana tanah jajahan untuk merayakan kemerdekaan Belanda, hingga membuatnya dijatuhi hukuman pengasingan.
Estafet perjuangan berlanjut dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Sukarno pada 1927 yang mengusung target kemerdekaan politik total. Konsolidasi terbesar pemuda akhirnya pecah dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda.
Aktivitas politik yang kian radikal memicu pemerintah kolonial melakukan tekanan keras terhadap para tokoh pergerakan. Belanda membatasi ruang publik dan menangkap aktor intelektual, termasuk memenjarakan Sukarno pada 1929 serta membubarkan PNI.
Runtuhnya Kekuasaan Belanda
Tekanan politik kolonial terbukti gagal mematikan api nasionalisme yang sudah menjalar. Peta politik berubah total ketika Perang Dunia II melanda kawasan Asia Tenggara.
Militer Jepang menginvasi Hindia Belanda pada 1942 dan menumbangkan pasukan Belanda dalam tempo singkat. Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun mengubah lanskap sosiopolitik masyarakat secara drastis.
Saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 1945, Belanda berupaya kembali menancapkan hegemoninya di Indonesia. Namun, militansi nasionalisme yang telah mengakar kuat membuat agresi tersebut mendapat perlawanan sengit, hingga proklamasi kemerdekaan berhasil dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.
