Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menaikkan target revitalisasi infrastruktur fisik pendidikan menjadi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Keputusan peningkatan volume proyek sekolah ini dilansir dari Medcom pada Senin, 26 Mei 2026.
Langkah penambahan kuota renovasi bangunan tersebut diumumkan secara resmi di Jakarta oleh otoritas pendidikan. Lonjakan target ini terjadi setelah adanya instruksi penambahan anggaran dari kepala negara untuk memperluas jangkauan perbaikan fasilitas belajar.
"Tahun ini revitalisasi akan ditambah 60 ribu oleh bapak presiden sehingga tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin 26 Mei 2026.
Mendikdasmen meyakini bahwa pembenahan infrastruktur sekolah memiliki dampak ganda. Proyek massal ini dirancang tidak sekadar meningkatkan kualitas ruang kelas, melainkan juga menstimulasi roda ekonomi di tingkat regional.
"Tetapi juga membantu perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja," terangnya.
Sebagai catatan, instansi tersebut telah merampungkan perbaikan pada 16.167 sekolah di sepanjang tahun 2025. Agenda pengerjaan fisik pada periode sebelumnya diklaim selesai sesuai jadwal dan membuka ratusan ribu lapangan kerja lokal.
"Tidak hanya pelaksanaan yang tepat waktu tetapi juga penyerapan tenaga kerja dalam catatan kami lebih dari 250 ribu tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan revitalisasi tahun 2025," ujar dia.
Pemerintah juga mengombinasikan proyek fisik dengan program digitalisasi melalui pengadaan gawai. Sebanyak 800 ribu perangkat digital siap disalurkan ke berbagai wilayah, dengan alokasi tiga unit tambahan per sekolah tahun ini.
Sektor kesejahteraan pengajar turut diintervensi lewat perluasan program kuliah S1 bagi 150 ribu guru melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada 2026. Selain itu, tunjangan sertifikasi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta, guru ASN menerima sesuai gaji pokok, serta insentif Rp400 ribu per bulan bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi.
Mu'ti menegaskan seluruh rangkaian kebijakan regulasi dan anggaran ini diarahkan untuk membangun fondasi sistem pendidikan nasional yang berkeadilan. Strategi ini diklaim menjadi fokus utama kementerian sejak awal masa Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto.
"Pada 19 bulan pertama ini kami baru meletakkan fondasi menuju pendidikan bermutu untuk semua," ujar dia.
