Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi masyarakat ibu kota. Kesepakatan ini diumumkan pada Selasa (5/5/2026) guna memastikan efisiensi birokrasi dalam penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa keputusan menggandeng pihak pusat didasari oleh pertimbangan teknis mengenai durasi pengurusan administrasi. Sebagaimana dilansir dari Megapolitan, pengelolaan mandiri oleh pemerintah daerah dinilai membutuhkan waktu yang terlalu lama dibandingkan melalui sistem pusat yang sudah mapan.
"Jadi dana yang ada tentunya dana yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi karena untuk mengurus LPDP itu ternyata takes time betul, butuh waktu yang lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat," ujar Pramono di Kantor Walikota Jakarta Timur.
Meskipun administrasi difasilitasi oleh pusat, Pramono menegaskan bahwa seluruh pendanaan program ini tetap sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Kerja sama ini murni bertujuan untuk mempercepat proses administratif agar mahasiswa dapat segera berangkat studi.
Pihak pemerintah daerah juga tetap memegang otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan standar penerima manfaat. Hal ini mencakup pemilihan kandidat, target universitas, hingga program studi yang diprioritaskan oleh pemerintah provinsi.
"Tetapi untuk menentukan siswa, universitas, jurusan, dan sebagainya, nanti Pemerintah DKI Jakarta yang akan menentukan," ujar Pramono.
Skema kerja sama ini diharapkan mampu menjadi akselerator bagi generasi muda Jakarta untuk menempuh pendidikan tingkat tinggi di berbagai lembaga pendidikan internasional. Gubernur optimistis program beasiswa khusus warga Jakarta ini akan memberikan dampak signifikan bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
"Kalau ini bisa terealisasi, menurut saya ini sangat baik memberikan kesempatan bagi anak-anak atau mahasiswa Jakarta untuk bisa sekolah di luar negeri menggunakan LPDP Jakarta," ungkap Pramono.
