Dua pria yang melakukan aksi pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald A. Sinaga atau Bro Ron, berhasil ditangkap aparat kepolisian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa kekerasan fisik tersebut dilaporkan terjadi pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 18.00 WIB saat korban sedang mendampingi audiens karyawan.
Insiden ini bermula ketika Ronald tengah menemani karyawan PT SKS untuk melakukan audiensi di kantor firma hukum Michael, Putra & Partners (MPP). Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, saat aksi berlangsung, tiga orang tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas pengamanan gedung tiba-tiba datang dan salah satunya langsung memukul wajah korban.
Aksi kekerasan ini sempat terekam dan menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melalui akun resminya. Dalam rekaman video tersebut, terlihat seorang pria berbaju hitam melayangkan pukulan ke wajah Ronald, meski sejumlah pihak termasuk anggota TNI segera turun tangan untuk melerai keributan di lokasi.
Menanggapi kejadian tersebut, Direktur Hukum dan HAM DPP PSI Kamaruddin memberikan kecaman keras atas tindakan yang dinilainya sebagai bentuk serangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan fisik terhadap warga negara tidak memiliki tempat dalam tatanan negara hukum.
“Kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Kejadian yang menimpa Bro Ron merupakan ancaman nyata atas kebebasan dan keamanan warga negara. Jangan pernah kompromi dengan kekerasan,” ujar Kamaruddin dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Kamaruddin mendesak pihak berwajib untuk memproses hukum seluruh pihak yang terlibat secara tuntas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Pihaknya menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian.
"Semua yang terlibat dalam aksi pemukulan barbar itu harus ditindak tegas. Kami akan terus memantau kasus ini dan memastikan hukum bekerja sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera bagi para pelaku,” ujar Kamaruddin.
Selain menuntut proses hukum, Kamaruddin juga menyoroti fenomena premanisme yang dinilai mencederai proses dialog dan akal sehat di ruang publik. Ia menyatakan bahwa tindakan kekerasan hanya merefleksikan ketidakmampuan seseorang dalam menjalin komunikasi yang setara dan beradab.
