Pemerintah menyalurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako tahap kedua pada Mei 2026 untuk membantu masyarakat kategori kurang mampu atau rentan miskin. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dengan total empat kali pencairan dalam satu tahun anggaran.
Masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Pada periode tahap kedua yang mencakup bulan April, Mei, dan Juni ini, total dana yang diterima masyarakat mencapai Rp600.000 yang diberikan secara sekaligus.
Berdasarkan data dari sumsel.akurat.co, jadwal pencairan bansos BPNT 2026 terbagi dalam empat fase. Tahap pertama berlangsung pada Januari hingga Maret, disusul tahap kedua pada April hingga Juni, tahap ketiga pada Juli hingga September, dan tahap terakhir pada Oktober hingga Desember.
Pemerintah tidak menetapkan tanggal spesifik untuk proses distribusi dana tersebut, sehingga pencairan dapat terjadi kapan saja mulai dari pekan pertama hingga pekan keempat setiap bulannya. Penyaluran dana dilakukan melalui skema transfer rekening bank atau melalui kantor PT Pos Indonesia di seluruh wilayah.
| Tahap Penyaluran | Periode Bulan |
|---|---|
| Tahap 1 | Januari, Februari, Maret |
| Tahap 2 | April, Mei, Juni |
| Tahap 3 | Juli, Agustus, September |
| Tahap 4 | Oktober, November, Desember |
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerimaan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Sistem akan menampilkan status "YA" jika nama yang bersangkutan terverifikasi sebagai penerima manfaat dalam program BPNT tersebut.
Selain melalui situs web, pengecekan juga dapat dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos yang tersedia di platform penyedia aplikasi digital. Pengguna baru diwajibkan melakukan registrasi akun dengan mengunggah foto KTP dan swafoto guna proses validasi identitas sebelum dapat mengakses profil bantuan sosial anggota keluarga.
Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui pemutakhiran data berlapis untuk memastikan akurasi sasaran program. Proses ini melibatkan pendataan di tingkat desa, validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pengecekan lapangan secara langsung oleh tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
