Kementerian Sosial mulai menyalurkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua pada Senin, 11 Mei 2026, secara bertahap melalui sejumlah bank anggota Himbara. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan adanya saldo masuk pada pagi hari, meskipun distribusi dana belum berlangsung merata di seluruh wilayah Indonesia.
Data dari herald.id menunjukkan bahwa saldo bantuan sebesar Rp500.000 untuk komponen pendidikan tingkat SMA telah masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbitan tahun 2017 pada pukul 09.30 WIB. Hingga saat ini, proses pencairan terpantau lebih dulu menjangkau nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sementara nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih menunggu giliran.
Kondisi berbeda dilaporkan terjadi di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis, di mana pengecekan saldo pada KKS Bank Mandiri masih menunjukkan angka nol rupiah. Laporan dari iuwashtangguh.or.id mencatat bahwa baik kartu keluaran tahun 2017 maupun 2021 belum menerima transfer dana hingga pertengahan Mei 2026 karena adanya penyesuaian sistem distribusi.
Pemerintah menetapkan besaran bantuan PKH per tahun yang mencakup Rp3.000.000 bagi ibu hamil atau balita, Rp900.000 untuk siswa SD, Rp1.500.000 untuk siswa SMP, serta Rp2.000.000 bagi siswa SMA. Selain PKH, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan total Rp2.400.000 per tahun juga dipersiapkan untuk menyusul cair dalam rentang waktu beberapa hari setelah penyaluran PKH stabil.
| Jenis Kartu KKS | Tahun Terbit | Status Saldo |
|---|---|---|
| Bank Mandiri | 2017 | Nol Rupiah |
| Bank Mandiri | 2018 | Sisa Rp28.000 |
| Bank Mandiri | 2021 | Nol Rupiah |
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status kepesertaan secara mandiri melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial dengan menggunakan data NIK dan Kartu Keluarga yang padan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses pemadanan data penerima oleh bank penyalur seperti Bank Mandiri terus dilakukan guna memastikan kelancaran distribusi di wilayah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Medan.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa keterlambatan saldo masuk pada beberapa jenis rekening bukan merupakan tanda penghapusan bantuan, melainkan bagian dari mekanisme transfer bertahap. KPM disarankan untuk berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing dan menghindari pengecekan saldo di ATM secara berulang guna mencegah potensi gangguan pada sistem kartu.
