Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah menjangkau sebanyak 61,9 juta orang di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini menunjukkan progres signifikan dari target besar yang ditetapkan pemerintah.
Dilansir dari Nasional, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat saat ini telah menyentuh angka 61.991.412 orang. Angka tersebut setara dengan 74,8 persen dari keseluruhan target yang mencapai 82,9 juta jiwa.
"Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8% dari total target 82,9 juta penerima," kata Qodari dalam jumpa pers di Kantor Bakom Pemerintah RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Selain jumlah penerima, pemerintah juga mencatat operasional 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Namun, aspek legalitas terkait kesehatan masih menjadi catatan penting bagi pengelola program.
Hingga 12 Mei 2026, baru sekitar 55,42 persen dari total SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam standarisasi kebersihan di tingkat lapangan.
"Jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 SPPG dengan 15.795 SPPG atau 55,42 persen diantaranya telah memiliki sertifikat SLHS," ungkap Qodari.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara atau menangguhkan operasional 1.738 unit SPPG. Keputusan ini diambil karena unit-unit tersebut dinilai belum memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai bentuk pengawasan publik, BGN mengoperasikan Call Center SAGI 127. Sepanjang tahun 2026, saluran pengaduan masyarakat ini telah menerima sebanyak 3.615 laporan terkait pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Terkait aspek finansial, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran untuk Badan Gizi Nasional mencapai Rp44 triliun hingga 9 Maret 2026. Nilai ini baru menyerap 13,1 persen dari total alokasi APBN yang mencapai Rp335 triliun.
Pemerintah saat ini tengah fokus memperbaiki tata kelola program dari hulu ke hilir. Evaluasi mencakup penyusunan menu, pengawasan mitra kerja, penerapan standar kebersihan, hingga efisiensi jalur distribusi kepada penerima.
Target sasaran MBG kedepannya akan diperluas tidak hanya pada anak sekolah. Pemerintah berencana menyasar kelompok santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di seluruh pelosok daerah.
"Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir," ujar Qodari.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberlanjutan program ini saat meninjau proyek strategis di Cilacap. Ia menekankan bahwa manfaat program sudah dirasakan secara luas oleh masyarakat bawah.
Prabowo mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam teknis pelaksanaan di lapangan. Meski demikian, ia memastikan perbaikan akan terus berjalan seiring dengan perluasan jangkauan program.
Salah satu dampak positif yang disoroti adalah efek domino bagi ekonomi lokal. Keberadaan dapur-dapur gizi memungkinkan penyerapan produk pertanian lokal yang sebelumnya sering tidak terserap pasar.
“Saudara-saudara kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan kita akan teruskan sampai selesai,” kata Prabowo dalam Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Tahap II di Cilacap, Rabu (29/4/2026).
