Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyoroti langkah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang melibatkan TNI dalam program pembekalan penerima beasiswa karena dinilai berisiko mengikis daya kritis akademisi. Kritik ini muncul seiring pelaksanaan kegiatan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (4/5/2026).
Dilansir dari Nasional, keterlibatan militer dalam ranah sipil tersebut dipandang perlu dicermati secara mendalam agar tidak menciptakan budaya kepatuhan buta. Mahasiswa idealnya dibentuk untuk memiliki kemandirian berpikir dan kemampuan menguji berbagai gagasan atau teori secara objektif.
"Kalau pendekatan (TNI) ini terlalu dominan, kita bisa menghasilkan lulusan yang patuh, tetapi kurang kritis. Padahal dunia akademik global justru membutuhkan manusia yang mampu berpikir mandiri," ujar Indra Charismiadji, Pengamat Pendidikan.
Indra menambahkan bahwa pendidikan seharusnya memperkuat otonomi warga negara dalam mengambil keputusan secara bebas. Meskipun negara memiliki kepentingan untuk menanamkan rasa nasionalisme, hal tersebut tidak sepatutnya direduksi menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap instruksi.
Persoalan utama yang dihadapi para alumni beasiswa tersebut saat ini dinilai bukan pada kurangnya rasa cinta tanah air. Sebaliknya, kendala terbesar terletak pada ketidaksiapan ekosistem di dalam negeri untuk menyerap keahlian tingkat tinggi yang telah mereka pelajari di luar negeri.
"Banyak lulusan LPDP belajar bidang-bidang sangat strategis seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, kebijakan publik, kesehatan global, ekonomi pembangunan, pendidikan, hingga teknologi digital. Tetapi ketika pulang, mereka berhadapan dengan birokrasi yang lambat, pasar riset yang sempit, kampus yang minim dana penelitian, serta lembaga publik yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi," kata Indra Charismiadji, Pengamat Pendidikan.
Indra juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan transparan mengenai urgensi dari metode pembekalan tersebut. Ia menegaskan bahwa isu ini memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga tidak bisa dilihat hanya dari sisi setuju atau tidak setuju semata.
"Kalau tujuannya membangun disiplin, integritas, ketahanan mental, dan kesadaran kebangsaan, tentu ada nilai-nilai dari tradisi militer yang bisa dipelajari. Tetapi kalau pendekatan ini menjadi dominan dan berubah menjadi penyeragaman cara berpikir, itu berisiko," ujar Indra Charismiadji, Pengamat Pendidikan.
Menanggapi sorotan tersebut, pihak pengelola beasiswa memberikan klarifikasi terkait format pelatihan tersebut. Penggunaan fasilitas militer ditegaskan sebagai bagian dari kolaborasi yang sudah berlangsung dalam beberapa periode sebelumnya.
"Terkait lokasi pelaksanaan, PK (persiapan keberangkatan) yang diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma bukan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kerja sama dengan TNI," kata Lukmanul Hakim, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP.
Pihak lembaga menyatakan bahwa agenda Persiapan Keberangkatan (PK) memang dirancang untuk memperkuat fondasi karakter dan etika para peserta. Hal ini dianggap krusial agar mahasiswa siap menghadapi tantangan sosial dan akademik selama masa studi mereka.
"LPDP secara berkelanjutan menyelenggarakan PK sebagai bagian dari pelatihan awal bagi penerima beasiswa sebelum melaksanakan studi," ujar Lukmanul Hakim, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP.
Rangkaian pembekalan bagi para penerima beasiswa tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu (9/5/2026) mendatang.
