Budaya komunikasi politik di Indonesia kini semakin sering diwarnai penggunaan sapaan akrab seperti kakanda dan adinda dalam interaksi antar-elite maupun di ruang publik. Fenomena ini dinilai sebagai pergeseran gaya komunikasi yang semula bersifat formal administratif menjadi lebih personal namun sarat akan simbol hierarki sosial.
Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, memberikan catatan kritis terhadap tren tersebut yang dilansir dari Megapolitan. Ia menganggap kemunculan istilah-istilah itu merupakan bagian dari cara politik nasional dalam membangun relasi sosial yang cenderung eksklusif bagi kelompok tertentu.
"Panggilan ‘kakanda dan adinda’ di ruang publik politik menyimbolkan politik kita yang semakin feodalistik," kata Zaki Mubarak, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Zaki menambahkan bahwa pola komunikasi tersebut mengakibatkan politik menyempit pada kepentingan kelompok sendiri, sehingga akses bagi pihak luar menjadi terbatas. Ia kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan semangat egalitarianisme pada masa awal kemerdekaan Indonesia.
"Bandingkan dengan para founding fathers kita yang menggunakan panggilan ‘Bung’ yang mencerminkan karakter egalitarianisme dan penghapusan sekat-sekat primordial," ujarnya Zaki Mubarak, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Istilah kanda dan dinda juga kerap digunakan figur publik untuk menunjukkan kesan santun dan hangat, seperti yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun, dari sudut pandang fungsional, penggunaan kata tersebut memiliki tujuan strategis dalam menjaga soliditas aktor-aktor politik.
"Di dunia politik itu perlu kerekatan atau kekompakan. Nah itu dengan panggilan kanda dan adinda, mereka memang mempunyai tujuan politik masing-masing tetapi mereka kompak," kata Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Firman menjelaskan bahwa secara sosiokultural, istilah tersebut berfungsi membangun rasa persaudaraan meskipun setiap individu tetap membawa agenda politik pribadi. Penggunaan ini berkembang secara alami dalam budaya Indonesia dan bukan merupakan sebuah keharusan atau aturan formal.
"Pada dasarnya mereka punya tujuan politik masing-masing, tapi dalam konteks persaudaraan," ujarnya Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Pakar komunikasi tersebut menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi politisi untuk menggunakan istilah hirarkis dalam berkomunikasi. Budaya ini dianggap unik dan hanya ditemukan berkembang secara masif di lingkungan sosial politik tanah air.
"Enggak harus seperti itu, itu adalah budaya yang berkembang. Kalau di negara lain enggak ada, itu Indonesia," katanya Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Meskipun berawal dari norma kesantunan dan penghormatan terhadap senioritas, Firman memperingatkan adanya potensi pergeseran fungsi bahasa tersebut. Istilah yang awalnya digunakan untuk menghargai seseorang dapat berubah menjadi instrumen untuk mempertegas dominasi atau kuasa.
"Pada awalnya itu untuk sopan santun. Ketika kita menghargai itu ditunjukkan dengan panggilan yang hirarkial," kata Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
Penyalahgunaan simbol penghormatan ini dikhawatirkan dapat melegitimasi ketimpangan dalam relasi sosial. Firman mengaitkan hal ini dengan warisan sistem gelar masa lalu yang menempatkan individu pada posisi sosial yang lebih tinggi secara permanen.
"Ketika digunakan lebih lanjut, sering berkembang menjadi relasi kuasa. Karena saya dipanggil bang, maka saya merasa lebih berhak menentukan sesuatu," ujarnya Firman Kurniawan, Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia.
