Mahkamah Agung Republik Indonesia menginstruksikan percepatan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun anggaran 2024 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung pada April 2026. Langkah administratif ini dibarengi dengan pesan penguatan integritas melalui teladan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi lembaga peradilan tersebut.
Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, menandatangani Surat Edaran Nomor 805/SEK/KP1.2.6/IV/2026 pada 30 April 2026 yang mengatur mekanisme peralihan status kepegawaian tersebut. Berdasarkan regulasi tersebut, pengangkatan diberikan bagi CPNS yang telah menuntaskan masa percobaan satu tahun, menyelesaikan pelatihan dasar, serta memiliki surat keterangan sehat dari tim medis resmi.
Instansi mewajibkan seluruh CPNS untuk melakukan pemutakhiran data mandiri pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) guna memastikan validitas dokumen pendukung. Berkas digital yang wajib diunggah mencakup Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP), hasil uji kesehatan, hingga penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode tahun 2025.
Pihak Mahkamah Agung menekankan bahwa setiap dokumen harus terlihat utuh dan jelas agar proses verifikasi tidak terhambat. Unit pimpinan tinggi madya dan pengadilan tingkat banding diberikan tenggat waktu hingga 8 Mei 2026 untuk menyelesaikan validasi data melalui sistem digital tersebut sebelum diproses lebih lanjut melalui sistem SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Khusus bagi CPNS golongan II dan III, penetapan status sebagai PNS akan dilakukan secara terpusat oleh Sekretaris Mahkamah Agung. CPNS yang belum memenuhi kualifikasi atau belum lulus pelatihan dasar selama masa percobaan akan diproses pengangkatannya setelah seluruh persyaratan administratif dan kompetensi dinyatakan lengkap sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, aspek kepemimpinan di lingkungan peradilan juga menonjolkan nilai-nilai non-administratif saat Ketua Mahkamah Agung, Prof. Sunarto, melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung, pada Kamis, 30 April 2026. Dilansir dari Dandapala, rombongan pimpinan tersebut memilih menggunakan kendaraan yang sederhana dan efisien alih-alih mobil dinas mewah saat mendatangi lokasi.
Aksi kolektif dalam satu kendaraan yang sama tersebut menjadi simbol bagi aparatur di bawahnya mengenai pentingnya pola hidup bersahaja bagi pelayan publik. Upaya tertib administrasi dalam pengangkatan pegawai baru serta keteladanan pimpinan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Agung yang lebih akuntabel.
