Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, mengumumkan rencana penghapusan sistem "kuota khusus" berbayar dalam proses rekrutmen anggota Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Dofiri saat ditemui di Istana, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026) sebagai bagian dari upaya pembenahan aspek manajerial kepolisian.
Dofiri mengakui keberadaan praktik penggunaan biaya untuk masuk menjadi anggota kepolisian melalui jalur kuota tersebut selama ini. Menurutnya, penghapusan kebijakan ini merupakan langkah krusial dalam menindaklanjuti rekomendasi reformasi di internal Korps Bhayangkara.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa mekanisme seleksi ke depan akan mengalami perubahan signifikan guna menjamin objektivitas. Salah satu langkah teknis yang akan diambil adalah pelibatan pihak luar untuk mengisi kepanitiaan seleksi.
"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuh Dofiri.
Isu mengenai transparansi seleksi ini sebelumnya juga disuarakan oleh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Mahfud menekankan pentingnya proses rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) yang bebas dari pengaruh pihak luar maupun praktik titipan.
"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun," kata Mahfud MD, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Selasa (21/4/2026).
Mahfud menyoroti ketimpangan dalam rekrutmen Akpol yang selama ini dinilai lebih banyak memberikan ruang bagi anak-anak pejabat dibandingkan masyarakat umum. Ia menyatakan dukungan terhadap kebijakan baru Polri yang mulai tahun 2026 berkomitmen menghilangkan jalur titipan tersebut.
"Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini," ujar Mahfud MD.
