Pemerintah Indonesia segera memberangkatkan 742 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda untuk misi perdamaian UNIFIL di Lebanon pada Mei 2026. Penugasan ini tetap dilaksanakan guna mengemban mandat internasional di tengah situasi keamanan yang penuh risiko di wilayah tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik bagi seluruh personel yang akan bertolak ke medan tugas. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya insiden serangan yang sebelumnya menyebabkan prajurit TNI gugur dalam tugas pemeliharaan perdamaian.
"Tempat kalian ditugaskan adalah tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko. Artinya, kemampuan dan keterampilan sebagai prajurit harus disiapkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri.
Karo Humas Datin Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana pada Selasa (12/5/2026) mengungkapkan bahwa keputusan pengiriman pasukan telah melalui pertimbangan strategis. Pemerintah menerapkan parameter ketat seperti penilaian risiko lapangan secara berkala bersama KBRI Beirut dan PMPP TNI.
"Pemerintah RI menggunakan beberapa parameter konkret dalam menilai kelayakan dan keamanan misi," kata Brigjen TNI Honi Havana, Karo Humas Datin Kemenko Polkam.
Pemerintah juga menyiapkan reorganisasi kekuatan dan opsi penarikan pasukan lebih awal jika mandat UNIFIL tidak lagi mampu menjamin keamanan personel. Hal ini menjadi bagian dari rencana kontingensi untuk memitigasi bahaya yang berkembang di lapangan.
"Ketiga, komitmen akuntabilitas dan investigasi PBB," jelas Brigjen TNI Honi Havana, Karo Humas Datin Kemenko Polkam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pada Jumat (10/4/2026) bahwa pemerintah tidak berencana menarik pasukan meski tiga prajurit TNI dilaporkan tewas sebelumnya. Evaluasi internal dan eksternal tetap dijalankan untuk memastikan keselamatan tanpa mengesampingkan komitmen konstitusi.
"Tidak ada untuk ke situ (penarikan pasukan-red). Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Teddy menambahkan bahwa pengiriman pasukan merupakan implementasi nyata dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat terkait ketertiban dunia. Keselamatan prajurit menjadi perhatian utama yang juga ditegaskan oleh Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri.
"Saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang pembukaan alinea empat, menertibkan menyampaikan dunia. Jadi, kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada seperti itu ya kira-kira," ucap Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung mengonfirmasi kesiapan pasukan yang dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026. Seluruh prajurit pengganti ini telah mendapatkan pembekalan maksimal dari Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP).
"Saya lihat pasukan sudah siap. Tentunya ini adalah misi PBB, tetapi yang lebih penting adalah mengemban misi bangsa Indonesia," kata Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
Dudung menyoroti citra positif tentara Indonesia yang dikenal ramah dan serius dalam menjalankan tugas di mata masyarakat internasional. Ia berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas pokok dengan integritas tinggi dan menjaga nama baik bangsa.
"Karena misi perdamaian ini, khususnya tentara Indonesia sangat diidam-idamkan di sana karena keramahannya, kepeduliannya, keseriusannya dalam melaksanakan tugas," ujar Dudung, Kepala Staf Kepresidenan.
