Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Cypri Paju Dale, memberikan penjelasan mengenai makna judul karya miliknya setelah agenda nonton bareng oleh Himpunan Mahasiswa Rumpin di Rumpin Eco Park, Kabupaten Bogor pada Sabtu, 16 Mei 2026 dibatalkan akibat penolakan dari pihak pemerintah desa setempat.
Melalui sebuah video di media sosial, sutradara film bertajuk lengkap Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita ini merespons ramainya perbincangan publik mengenai penamaan karya dokumenter tersebut. Menurutnya, pemilihan diksi di dalam judul itu bertumpu pada kerangka analisis yang digunakan untuk membedah kondisi masyarakat adat di Papua secara menyeluruh.
"Barangkali sumber keberatan atas film ini adalah karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan kepada seluruh rangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita film," ujar Cypri Paju Dale, Sutradara Film Pesta Babi.
Ia menerangkan bahwa isi dokumenter tersebut dirancang menggunakan basis penelitian sejarah, antropologi, investigasi jurnalistik, serta pembedahan kebijakan. Istilah kolonialisme dinilai mampu merangkum berbagai persoalan yang terjadi.
"Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu, dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari persoalan yang tadi," kata Cypri Paju Dale, Sutradara Film Pesta Babi.
Pihak produser mengeklaim penggunaan kata kolonialisme juga selaras dengan apa yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua dalam interaksinya. Cypri mensinyalir ada upaya pembatasan agar pesan dalam dokumenter ini tidak meluas.
"Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai kepada penonton yang luas. Banyak pihak yang berusaha agar apa yang terjadi di Papua tidak diketahui oleh masyarakat luas," ujar Cypri Paju Dale, Sutradara Film Pesta Babi.
Ia memaklumi jika isi karya dari Ekspedisi Indonesia Baru ini memicu rasa tidak nyaman bagi sebagian kalangan penonton. Hal itu karena munculnya sebuah pertanyaan mendasar mengenai situasi yang terjadi di wilayah timur Indonesia tersebut.
"Mungkin mengganggu bagi kita yang merasa sebagai warga yang baik, yang kritis, yang bersolidaritas terhadap orang Papua. Karena, film ini membuat kita harus menjawab pertanyaan apakah Indonesia memang melakukan penjajahan di Papua? Ini pertanyaan sederhana namun sulit," kata Cypri Paju Dale, Sutradara Film Pesta Babi.
Di sisi lain, respons resmi datang dari jajaran kabinet pemerintahan terkait dinamika penolakan pemutaran film ini di tengah masyarakat. Pemerintah menegaskan tidak mengeluarkan larangan terhadap aktivitas diskusi maupun penayangan karya tersebut.
"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan sepihak berupa pembubaran paksa. Ruang dialog terbuka dinilai menjadi solusi terbaik untuk menyikapi perbedaan pandangan yang muncul.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," ujar Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Sementara itu, kendala di lapangan dialami oleh kelompok mahasiswa di Kabupaten Bogor yang gagal melaksanakan kegiatan penayangan. Penolakan muncul dari perangkat Desa Rabak dengan alasan adanya keberatan dari warga sekitar lokasi acara.
"Jujur sih saya agak janggal juga gitu kan, kita menghormati lah dia itu perangkat desa, tapi dia itu menolak harus objektif gitu. Objektif dalam artian dia harus jelas gitu kan, siapa warganya," ujar Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
Penolakan dari aparatur desa disebut dilatari oleh kekhawatiran warga terkait judul film yang dinilai bertentangan dengan norma setempat serta lokasi acara yang dekat dengan area pesantren. HMR mengklaim esensi film ini sebenarnya merefleksikan kondisi yang lebih luas.
"Bukan tentang Papua hari ini, tetapi bagaimana Rumpin dan Bogor hari ini gitu kan. Apakah kita bisa merasakan seperti di Papua? Karena kolonialisme itu bukan hanya di Papua, tapi di kita juga sama gitu kan," katanya Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
Meski agenda awal batal terlaksana demi menghindari gesekan fisik, panitia penyelenggara menyatakan akan mencari jadwal alternatif. Pihak penyelenggara saat ini sedang merancang persiapan dan mengkaji jaminan keamanan dari pihak luar yang bersedia memfasilitasi tempat pemutaran berikutnya.
"Tetap mengadakan, bahkan kita akan terbuka untuk umum lah. Kemarin pun langsung ada yang komunikasi ke saya, dia menjamin fasilitas lah untuk tempat ini gitu kan, dia menjamin keamanan, menjamin segala kondusifitas lah. Udah ada, cuman kita lagi kaji," katanya Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
"Kami beranggapan gak ada urusan lah gitu kan, alasan dia apa, dasar dia menolak itu apa. Kita tetap lanjut dan kita tetap akan sesuai jadwal lah melakukan nobar ini," ujarnya Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
"Kita dikabarin lagi sama pihak tempat katanya kayaknya gak bisa dilakuin nobar di sini karena pihak desa bener-bener menolak gitu," katanya Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
"Masyarakat setempat menolak katanya karena pertama dekat dengan pesantrenan, terus beberapa warga menolak karena judulnya gitu kan," katanya Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
"Ayo kita diskusi bareng atau berdialog bareng agar kami jelaskan terkait judul ini, bukan berarti Pesta Babi ini kita makan babi juga. Kalau seperti ini kan engga objektif," katanya Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
"Jadi pihak desa dengan tegas itu terserah HMR katanya kalau memang tetap mau dilakukan, itu terserah, tapi saya lepas tanggung jawab kalaupun memang ada apa-apa ketika nobar gitu katanya," katanya Muhammad Aang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR).
