Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sebanyak 3 juta masyarakat kategori sangat miskin belum menerima bantuan sosial akibat kesalahan data penyaluran pada Rabu (6/5/2026). Masalah ini dipicu oleh exclusion error yang menyebabkan hak penerima manfaat tidak terpenuhi.
Dilansir dari Money, pemerintah mengakui ketidakakuratan data ini saat memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Digitalisasi Bantuan Sosial lintas kementerian di Kantor Kementerian Sosial. Selain warga yang terlewat, terdapat pula inclusion error yang membuat 2,7 juta masyarakat desil 4 atau golongan rentan miskin justru mendapatkan bantuan yang seharusnya bukan hak mereka.
Luhut menegaskan bahwa pengakuan terhadap kesalahan data ini merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Saat ini, perbaikan sedang dilakukan melalui pengembangan sistem digital yang memiliki tingkat presisi lebih tinggi guna meminimalisir kesalahan sasaran di masa mendatang.
"Masih adanya exclusion dan inclusion error ini adalah hal yang harus dan sedang kita benahi bersama melalui sistem digital yang lebih presisi," kata Luhut, Ketua Komite PTDP.
Langkah mitigasi yang diambil pemerintah adalah melakukan integrasi data lintas instansi dengan mencontoh keberhasilan Kabupaten Banyuwangi. Wilayah tersebut dinilai sukses memadukan data kependudukan, aset, hingga konsumsi listrik untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat bantuan.
"Data adalah fondasi utama dari kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran," tutur Luhut, Ketua Komite PTDP.
Pemerintah berencana mereplikasi sistem dari Banyuwangi tersebut ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dalam proses ini, terdapat sekitar 10 hingga 11 juta data rumah tangga pendaftar bantuan sosial yang akan dikelola langsung oleh sistem digital terpadu.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital disebut telah siap melakukan pertukaran data otomatis dari delapan instansi, termasuk BPS, PLN, dan BPJS Ketenagakerjaan. Integrasi ini diharapkan menciptakan sistem administrasi kemiskinan yang jauh lebih sistematis.
"Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis," tutur Luhut, Ketua Komite PTDP.
Berdasarkan catatan Kementerian Sosial, saat ini Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat. Sementara itu, program bantuan sosial sembako tercatat sudah menyasar lebih dari 18 juta keluarga di seluruh tanah air.
