Pemerintah kembali mengaktifkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui skema Dana Desa guna menyasar penduduk di wilayah pedesaan, terutama kelompok rentan dan masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem.
Langkah ini menyusul kebijakan sebelumnya di mana pemerintah juga menggulirkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada 2025 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Dilansir dari Suara, meskipun keduanya merupakan program bantuan tunai, terdapat perbedaan mendasar yang memisahkan BLT Dana Desa dan BLT Kesra dalam hal sumber dana hingga tata cara distribusinya.
Aspek utama yang membedakan kedua program ini adalah asal dana dan institusi yang mengelolanya. BLT Kesra merupakan bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat di bawah kendali Kementerian Sosial dan dikelola secara nasional.
Berbeda dengan BLT Kesra, BLT Dana Desa (BLT DD) menggunakan alokasi Dana Desa yang dikirim melalui skema Transfer ke Daerah, sehingga kewenangan pengelolaannya sepenuhnya berada di tingkat desa.
Perbedaan ini menyebabkan BLT Kesra memiliki sifat kebijakan yang terpusat, sementara eksekusi BLT Dana Desa sangat bergantung pada kondisi keuangan serta kebijakan musyawarah di masing-masing desa.
Rincian Program BLT Kesra 2025
Berdasarkan informasi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, peluncuran BLT Kesra tahun 2025 diproyeksikan untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kemampuan konsumsi warga.
Ketentuan mengenai besaran bantuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 239/HUK/2025, yang menetapkan pemberian dana sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan tersebut dialokasikan untuk durasi tiga bulan berturut-turut pada periode Oktober, November, dan Desember, sehingga setiap penerima akan mendapatkan total dana mencapai Rp900.000.
Proses distribusi dana BLT Kesra dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia guna menjamin aksesibilitas bagi masyarakat luas.
Kriteria dan Syarat Penerima Manfaat
Penetapan penerima BLT Kesra tidak dilakukan secara acak, melainkan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan persyaratan yang ketat bagi calon penerima.
Masyarakat yang berhak menerima harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), terdata resmi dalam DTSEN, dan masuk dalam kategori kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4.
Selain itu, calon penerima wajib melewati tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.
Sementara itu, penentuan warga yang berhak menerima BLT Dana Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang mempertimbangkan kemampuan anggaran setempat dan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
