Peringatan runtuhnya rezim Orde Baru pada Kamis, 21 Mei 2026, menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk merefleksikan arah demokrasi dan mengevaluasi perjalanan bangsa setelah 28 tahun mundurnya Presiden Soeharto.
Dilansir dari Kompas.com, kejatuhan kekuasaan Soeharto yang terjadi dalam waktu singkat pada 21 Mei 1998 silam telah mengubah lanskap politik nasional secara drastis. Indonesia berhasil keluar dari era kediktatoran dan kini diakui sebagai kekuatan demokrasi terbesar ketiga di dunia melalui berbagai langkah reformasi struktural.
Sejumlah pencapaian besar berhasil ditorehkan pasca-1998, termasuk amandemen UUD 1945 demi memperkuat sistem checks and balances, penghapusan Dwifungsi ABRI, serta penerapan otonomi daerah melalui UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Selain itu, kebebasan berekspresi melonjak, Pengadilan HAM dibentuk, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir.
Meski demikian, perjalanan reformasi dinilai masih separuh jalan akibat munculnya sisi gelap seperti adaptasi oligarki, korupsi yang tetap akut, kemunduran kualitas demokrasi lewat UU ITE, belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, hingga kesenjangan ekonomi yang melebar. Fenomena ini memicu kelelahan kolektif di tengah masyarakat.
Analisis struktural menunjukkan adanya kemiripan pola legitimasi antara era Orde Baru dan program populis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan 2026. Jika Soeharto dahulu mengandalkan jaringan yayasan buram seperti Supersemar dan Dakab sebagai instrumen kesejahteraan sekaligus kapitalisme kroni, pemerintahan saat ini meluncurkan dua program masif.
Program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 268 triliun untuk 82,9 juta penerima, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target 80.000 unit yang didanai melalui pemangkasan Dana Desa sebesar 58 hingga 70 persen menurut data The Economist dan Liputan6. Analis juga menyoroti dukungan 25 pelaku usaha besar sektor ekstraktif pada pemenangan Prabowo-Gibran sebagai pola konsolidasi state capture.
Perbedaan mendasar dari kedua era ini terletak pada arsitektur akuntabilitasnya, di mana program modern harus memastikan transparansi penuh, audit publik, dan pelokalan rantai pasok demi menghindari risiko kegagalan sistem masa lalu. Sejarah mencatat bahwa kejatuhan Soeharto dipicu oleh hancurnya legitimasi ekonomi saat krisis 1997 serta membelotnya pilar pendukung utama pada 20 Mei 1998.
Langkah penguatan institusi seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, dan profesionalisme TNI di bawah supremasi sipil dinilai bukan sebagai penghambat, melainkan jaring pengaman bagi kekuasaan. Relevansi catatan sejarah ini menjadi peringatan nyata bagi keberlangsungan tata negara ke depan.
"Enak Jamanku Toh?" tulis George Santayana dalam The Life of Reason (1905), Bab XII tentang ketetapan dan perubahan watak manusia.
"Selamat Hari Reformasi 21 Mei! Mari kita jaga api d..." kata George Santayana dalam The Life of Reason (1905), Bab XII tentang ketetapan dan perubahan watak manusia.
"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it," tulis George Santayana dalam The Life of Reason (1905), Bab XII tentang ketetapan dan perubahan watak manusia.
